Jefri Adriansyah

Yang Harus Menunda Pilkada Pada 2022 dan 2023

Oleh: Jefri Adriansyah
Peneliti Populi Center



EXIT-POLL_A

Regulasi penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia cenderung berubah-ubah sesuai dengan tarik ulur kepentingan antar elite politik. Terakhir, perdebatan terkait dengan pemilihan kepala daerah tidak lebih hanya berkutat pada tahun penyelenggaraan. Beberapa pihak beranggapan bahwa pemilihan kepala daerah tetap harus dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023 sesuai dengan jatuh tempo akhir masa jabatan kepala daerah. Namun dalam UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah ditetapkan bahwa Pilkada akan diselenggarakan pada tahun 2024 setelah terakhir dijadwalkan pada 2020. Setidaknya terdapat 101 daerah yang meliputi 7 Provinsi, 76 Kabupaten, dan 18 Kota yang seharusnya menyelenggarakan Pilkada di tahun 2022 diundur menjadi tahun 2024. Kemudian, terdapat 171 daerah yang terdiri dari 17 Provinsi, 115 Kabupaten dan 39 Kota yang menunda penyelenggaraan Pilkada dari tahun 2023 menjadi 2024 karena konsekuensi dari penerapan UU No. 10 tahun 2016.

Baca Selanjutnya…..

Anomali Jakarta di Bawah Pemerintahan Anies Baswedan

Jakarta selalu menjadi pusat perhatian di Indonesia baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan kebijakan publik. Perannya sangat vital sebagai bahan bakar keberlangsungan bangsa ini. Banyak pula aktor-aktor yang menjadikan Jakarta sebagai target atas kepentingan mereka. Tarik ulur kepentingan yang terjadi di Jakarta sering kali menimbulkan adanya berbagai anomali. Sisi lain, aspek keberlanjutan juga patut diperhitungkan untuk menciptakan capaian pembangunan yang lebih optimal. Dikarenakan ada beberapa persoalan yang tidak hanya membutuhkan penyelesaian dalam jangka waktu satu hingga lima tahun, bahkan puluhan tahun, seperti penanganan banjir, pemukiman kumuh, persampahan, transportasi, polusi dan lain sebagainya.

Baca Selanjutnya….

Pemilu 1955: Tonggak Demokrasi Liberal di Indonesia

Pemilu tahun 1955 sering kali dinilai sebagai pemilu paling demokratis yang pernah dilaksanakan dalam sejarah Indonesia. Pemilu ini dilaksanakan pada masa pemerintahan Orde Lama (istilah pemerintahan Orde Baru untuk memberikan label pada pemerintahan Sukarno). Masa pemerintahan Orde Lama tidak terlalu panjang, hanya bertahan selama 20 tahun, terhitung mulai dari tahun 1945 ketika Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan berdirinya negara Republik Indonesia hingga tahun 1965 yang ditandai dengan peristiwa berdarah pemberontakan PKI. Pelaksanaan pemilu demokratis juga berada pada tarik ulur kepentingan politik, termasuk perdebatan sengit antara dwi tunggal, Bung Karno dan Bung Hatta, terutama berkaitan dengan tata laksana politik dan pemerintahan.

Baca selanjutnya….