Riwayat Pemilu

Pemilu-pemilu Pasca Orde Baru

Gelombang reformasi 1998 mencapai puncak dengan mundurnya Soeharto sebagai Presiden yang baru terpilih kembali setahun sebelumnya melalui Sidang Umum MPR RI. Selanjutnya B. J. Habibie yang saat itu sebagai Wakil Presiden menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Naiknya B.J. Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto tidak serta merta meredam tuntutan arus reformasi. Salah satu tuntutan publik setelah reformasi bergulir adalah perubahan pada sistem politik Indonesia yang lebih demokratis.

Baca selanjutnya….

Pemilu-pemilu Orde Baru, 1971-1997

Ketetapan MPRS XI Tahun 1966 mengamanatkan bahwa Pemilu seharusnya dilakukan pada tahun 1968. Namun ketika Jenderal Suharto ditunjuk sebagai Penjabat Presiden Indonesia, ia tidak dengan segera menggelar Pemilu untuk mencari pemimpin definitif dengan legitimasi dari rakyatnya. Sebagian kalangan menganggap ini sebagai langkah pengkondisian Golongan Karya (Golkar) sebagai mesin politik Suharto. Terbukti kemudian Golkar menyapu bersih kemenangan pada enam edisi Pemilu selama Orde Baru, yang membuat Suharto berkuasa menjadi Presiden selama lebih dari 30 tahun. Salah satu ciri utama dari pemerintahan Orde Baru ada pada pembatasan aktifitas sosial politik warga negaranya. Dimensi pembatasan aktifitas sosial politik tersebut masuk dalam ranah Pemilu. Salah satu langkah yang diambil pemerintahan Orde Baru ada pada kontrol pembilahan sosial yang relatif plural dalam Orde Lama. Pluralitas politik di masa Orde Lama telah mendorong instabilitas di dalam kabinet, banyak kabinet yang tidak berlangsung lama.

Baca selanjutnya….

Pemilu 1955: Tonggak Demokrasi Liberal di Indonesia

Pemilu tahun 1955 sering kali dinilai sebagai pemilu paling demokratis yang pernah dilaksanakan dalam sejarah Indonesia. Pemilu ini dilaksanakan pada masa pemerintahan Orde Lama (istilah pemerintahan Orde Baru untuk memberikan label pada pemerintahan Sukarno). Masa pemerintahan Orde Lama tidak terlalu panjang, hanya bertahan selama 20 tahun, terhitung mulai dari tahun 1945 ketika Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan berdirinya negara Republik Indonesia hingga tahun 1965 yang ditandai dengan peristiwa berdarah pemberontakan PKI. Pelaksanaan pemilu demokratis juga berada pada tarik ulur kepentingan politik, termasuk perdebatan sengit antara dwi tunggal, Bung Karno dan Bung Hatta, terutama berkaitan dengan tata laksana politik dan pemerintahan.

Baca selanjutnya….