Sejarah Politik

Presiden-presiden Indonesia

Oleh: Dimas Ramadhan dan Erwinton Simatupang
Peneliti Populi Center

president-ri


Sehari setelah Sukarno membacakan naskah proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta Pusat, Putra Sang Fajar tersebut ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai presiden, dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dengan kalimat lain, Sukarno dan Hatta tidaklah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (Pemilu) seperti di era reformasi sekarang ini. Di masa awal kemerdekaan itu, sebagaimana dimandatkan UUD 1945, Indonesia menerapkan sistem presidensial. Konsekuensi logisnya, presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. George Kahin (1995:190) dalam Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik: Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia menyebutkan bahwa Sukarno, Hatta, Amir Sjarifuddin, dan Ir. Surachman membentuk kabinet pemerintahan pertama dalam lintasan sejarah negeri ini pada 2 September 1945.

Baca Selanjutnya….

Wakil-wakil Presiden Indonesia

Oleh: Darin Atiandina dan Nurul Fatin Afifah
Peneliti Populi Center


para-wapres-ri


Mohammad Hatta merupakan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Tonggak politik Mohammad Hatta adalah perannya dalam mengubah demokrasi presidensial menjadi demokrasi parlementer. Maklumat Wakil Presiden No. X menyatakan bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi kekuasaan eksekutif, yang sehari-hari dilakukan oleh KNIP. Penjelasan terhadap maklumat tersebut yang dikeluarkan pada 20 Oktober 1945 benar-benar mengusung konsep parlementarian. Untuk periode demokrasi parlementer, kepemimpinan nasionalisme masih tetap dilakukan oleh dwi tunggal Soekarno-Hatta. Selain Maklumat No. X, Mohammad Hatta juga mengeluarkan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang anjuran kepada rakyat untuk membentuk partai-partai politik. Maklumat tersebut bukan saja memberikan pengakuan terhadap arti penting partai politik, tetapi juga menempatkan pemerintah dalam posisi pro aktif ke arah pembentukan partai-partai politik (Kasirun, 2018).

Baca Selanjutnya…

Yang Harus Menunda Pilkada Pada 2022 dan 2023

Oleh: Jefri Adriansyah
Peneliti Populi Center



EXIT-POLL_A

Regulasi penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia cenderung berubah-ubah sesuai dengan tarik ulur kepentingan antar elite politik. Terakhir, perdebatan terkait dengan pemilihan kepala daerah tidak lebih hanya berkutat pada tahun penyelenggaraan. Beberapa pihak beranggapan bahwa pemilihan kepala daerah tetap harus dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023 sesuai dengan jatuh tempo akhir masa jabatan kepala daerah. Namun dalam UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah ditetapkan bahwa Pilkada akan diselenggarakan pada tahun 2024 setelah terakhir dijadwalkan pada 2020. Setidaknya terdapat 101 daerah yang meliputi 7 Provinsi, 76 Kabupaten, dan 18 Kota yang seharusnya menyelenggarakan Pilkada di tahun 2022 diundur menjadi tahun 2024. Kemudian, terdapat 171 daerah yang terdiri dari 17 Provinsi, 115 Kabupaten dan 39 Kota yang menunda penyelenggaraan Pilkada dari tahun 2023 menjadi 2024 karena konsekuensi dari penerapan UU No. 10 tahun 2016.

Baca Selanjutnya…..