Yang Harus Menunda Pilkada Pada 2022 dan 2023

Oleh: Jefri Adriansyah
Peneliti Populi Center



EXIT-POLL_A

Regulasi penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia cenderung berubah-ubah sesuai dengan tarik ulur kepentingan antar elite politik. Terakhir, perdebatan terkait dengan pemilihan kepala daerah tidak lebih hanya berkutat pada tahun penyelenggaraan. Beberapa pihak beranggapan bahwa pemilihan kepala daerah tetap harus dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023 sesuai dengan jatuh tempo akhir masa jabatan kepala daerah. Namun dalam UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah ditetapkan bahwa Pilkada akan diselenggarakan pada tahun 2024 setelah terakhir dijadwalkan pada 2020. Setidaknya terdapat 101 daerah yang meliputi 7 Provinsi, 76 Kabupaten, dan 18 Kota yang seharusnya menyelenggarakan Pilkada di tahun 2022 diundur menjadi tahun 2024. Kemudian, terdapat 171 daerah yang terdiri dari 17 Provinsi, 115 Kabupaten dan 39 Kota yang menunda penyelenggaraan Pilkada dari tahun 2023 menjadi 2024 karena konsekuensi dari penerapan UU No. 10 tahun 2016.

Baca Selanjutnya…..