Pemilu-pemilu Orde Baru, 1971-1997

Ketetapan MPRS XI Tahun 1966 mengamanatkan bahwa Pemilu seharusnya dilakukan pada tahun 1968. Namun ketika Jenderal Suharto ditunjuk sebagai Penjabat Presiden Indonesia, ia tidak dengan segera menggelar Pemilu untuk mencari pemimpin definitif dengan legitimasi dari rakyatnya. Sebagian kalangan menganggap ini sebagai langkah pengkondisian Golongan Karya (Golkar) sebagai mesin politik Suharto. Terbukti kemudian Golkar menyapu bersih kemenangan pada enam edisi Pemilu selama Orde Baru, yang membuat Suharto berkuasa menjadi Presiden selama lebih dari 30 tahun. Salah satu ciri utama dari pemerintahan Orde Baru ada pada pembatasan aktifitas sosial politik warga negaranya. Dimensi pembatasan aktifitas sosial politik tersebut masuk dalam ranah Pemilu. Salah satu langkah yang diambil pemerintahan Orde Baru ada pada kontrol pembilahan sosial yang relatif plural dalam Orde Lama. Pluralitas politik di masa Orde Lama telah mendorong instabilitas di dalam kabinet, banyak kabinet yang tidak berlangsung lama.

Baca selanjutnya….