Esai-esai Peneliti Populi Center

My RSS Feed

  • Kesenjangan Pembangunan Antara Jawa dan Luar Jawa


    photo-1541276431254-9ad4fd0095cb



    Meskipun Bangsa Indonesia telah 75 tahun merdeka, pemerataan pembangunan dan ekonomi masih menjadi problem yang tidak kunjung selesai. Dengan kata lain, persoalan ketimpangan masih terjadi hingga saat ini. Struktur Indonesia secara spasial masih menghadapi ketimpangan ekonomi antar wilayah. Ketimpangan ini ditemukan dari mulai struktur terkecil wilayah seperti Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, antara pulau bahkan antar kawasan barat dan timur Indonesia.

    Berdasarkan data BPS pada triwulan IV-2020 terhadap pertumbuhan dan konDarin Atiandinaduk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan wilayah, Pulau Jawa memberikan lebih dari separuh (58,75%) terhadap permian Indonesia. Jika ditambah dengan Pulau Sumatera (21,36) maka kawasan Barat dengan dua pulau saja (Jawa dan Sumatera) berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar 80,11%. Sisanya kurang dari 20 persen di Kalimantan (7,94%), Bali dan Nusa Tenggara (2,94%), Sulawesi (6,66%) serta Maluku dan Papua sebesar 2,35%.
    21 April 21 2021, 21:32
    Politik
    https://populicenter.org/gagasan/esai/files/kesenjangan_jawa_dan_luarjawa.php#unique-entry-id-26
  • Presiden-presiden Indonesia
    Oleh: Dimas Ramadhan dan Erwinton Simatupang
    Peneliti Populi Center

    president-ri


    Sehari setelah Sukarno membacakan naskah proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta Pusat, Putra Sang Fajar tersebut ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai presiden, dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dengan kalimat lain, Sukarno dan Hatta tidaklah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (Pemilu) seperti di era reformasi sekarang ini. Di masa awal kemerdekaan itu, sebagaimana dimandatkan UUD 1945, Indonesia menerapkan sistem presidensial. Konsekuensi logisnya, presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. George Kahin (1995:190) dalam Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik: Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia menyebutkan bahwa Sukarno, Hatta, Amir Sjarifuddin, dan Ir. Surachman membentuk kabinet pemerintahan pertama dalam lintasan sejarah negeri ini pada 2 September 1945.

    Baca Selanjutnya….
    21 April 21 2021, 21:32
    Erwinton Simatupang
    https://populicenter.org/gagasan/esai/files/presiden-presiden-indonesia.php#unique-entry-id-23
  • Wakil-wakil Presiden Indonesia
    Oleh: Darin Atiandina dan Nurul Fatin Afifah
    Peneliti Populi Center


    para-wapres-ri


    Mohammad Hatta merupakan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Tonggak politik Mohammad Hatta adalah perannya dalam mengubah demokrasi presidensial menjadi demokrasi parlementer. Maklumat Wakil Presiden No. X menyatakan bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi kekuasaan eksekutif, yang sehari-hari dilakukan oleh KNIP. Penjelasan terhadap maklumat tersebut yang dikeluarkan pada 20 Oktober 1945 benar-benar mengusung konsep parlementarian. Untuk periode demokrasi parlementer, kepemimpinan nasionalisme masih tetap dilakukan oleh dwi tunggal Soekarno-Hatta. Selain Maklumat No. X, Mohammad Hatta juga mengeluarkan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang anjuran kepada rakyat untuk membentuk partai-partai politik. Maklumat tersebut bukan saja memberikan pengakuan terhadap arti penting partai politik, tetapi juga menempatkan pemerintah dalam posisi pro aktif ke arah pembentukan partai-partai politik (Kasirun, 2018).

    Baca Selanjutnya…
    21 April 21 2021, 21:32
    Darin Atiandina
    https://populicenter.org/gagasan/esai/files/wakil-wakil-presiden-indonesia.php#unique-entry-id-24
  • Yang Harus Menunda Pilkada Pada 2022 dan 2023
    Oleh: Jefri Adriansyah
    Peneliti Populi Center



    EXIT-POLL_A

    Regulasi penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia cenderung berubah-ubah sesuai dengan tarik ulur kepentingan antar elite politik. Terakhir, perdebatan terkait dengan pemilihan kepala daerah tidak lebih hanya berkutat pada tahun penyelenggaraan. Beberapa pihak beranggapan bahwa pemilihan kepala daerah tetap harus dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023 sesuai dengan jatuh tempo akhir masa jabatan kepala daerah. Namun dalam UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah ditetapkan bahwa Pilkada akan diselenggarakan pada tahun 2024 setelah terakhir dijadwalkan pada 2020. Setidaknya terdapat 101 daerah yang meliputi 7 Provinsi, 76 Kabupaten, dan 18 Kota yang seharusnya menyelenggarakan Pilkada di tahun 2022 diundur menjadi tahun 2024. Kemudian, terdapat 171 daerah yang terdiri dari 17 Provinsi, 115 Kabupaten dan 39 Kota yang menunda penyelenggaraan Pilkada dari tahun 2023 menjadi 2024 karena konsekuensi dari penerapan UU No. 10 tahun 2016.

    Baca Selanjutnya…..
    21 April 21 2021, 21:32
    Jefri Adriansyah
    https://populicenter.org/gagasan/esai/files/menunda-pilkada-2022-2023.php#unique-entry-id-25
  • Anomali Jakarta di Bawah Pemerintahan Anies Baswedan
    Jakarta selalu menjadi pusat perhatian di Indonesia baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan kebijakan publik. Perannya sangat vital sebagai bahan bakar keberlangsungan bangsa ini. Banyak pula aktor-aktor yang menjadikan Jakarta sebagai target atas kepentingan mereka. Tarik ulur kepentingan yang terjadi di Jakarta sering kali menimbulkan adanya berbagai anomali. Sisi lain, aspek keberlanjutan juga patut diperhitungkan untuk menciptakan capaian pembangunan yang lebih optimal. Dikarenakan ada beberapa persoalan yang tidak hanya membutuhkan penyelesaian dalam jangka waktu satu hingga lima tahun, bahkan puluhan tahun, seperti penanganan banjir, pemukiman kumuh, persampahan, transportasi, polusi dan lain sebagainya.

    Baca Selanjutnya….
    21 April 21 2021, 21:32
    Jefri Adriansyah
    https://populicenter.org/gagasan/esai/files/anomali_jakarta.php#unique-entry-id-22
  • Pemilu-pemilu Pasca Orde Baru
    Gelombang reformasi 1998 mencapai puncak dengan mundurnya Soeharto sebagai Presiden yang baru terpilih kembali setahun sebelumnya melalui Sidang Umum MPR RI. Selanjutnya B. J. Habibie yang saat itu sebagai Wakil Presiden menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Naiknya B.J. Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto tidak serta merta meredam tuntutan arus reformasi. Salah satu tuntutan publik setelah reformasi bergulir adalah perubahan pada sistem politik Indonesia yang lebih demokratis.

    Baca selanjutnya….
    21 April 21 2021, 21:32
    Ade Ghozaly
    https://populicenter.org/gagasan/esai/files/pemilu-pemilu-pasca-orde-baru.php#unique-entry-id-21
  • Pemilu-pemilu Orde Baru, 1971-1997
    Ketetapan MPRS XI Tahun 1966 mengamanatkan bahwa Pemilu seharusnya dilakukan pada tahun 1968. Namun ketika Jenderal Suharto ditunjuk sebagai Penjabat Presiden Indonesia, ia tidak dengan segera menggelar Pemilu untuk mencari pemimpin definitif dengan legitimasi dari rakyatnya. Sebagian kalangan menganggap ini sebagai langkah pengkondisian Golongan Karya (Golkar) sebagai mesin politik Suharto. Terbukti kemudian Golkar menyapu bersih kemenangan pada enam edisi Pemilu selama Orde Baru, yang membuat Suharto berkuasa menjadi Presiden selama lebih dari 30 tahun. Salah satu ciri utama dari pemerintahan Orde Baru ada pada pembatasan aktifitas sosial politik warga negaranya. Dimensi pembatasan aktifitas sosial politik tersebut masuk dalam ranah Pemilu. Salah satu langkah yang diambil pemerintahan Orde Baru ada pada kontrol pembilahan sosial yang relatif plural dalam Orde Lama. Pluralitas politik di masa Orde Lama telah mendorong instabilitas di dalam kabinet, banyak kabinet yang tidak berlangsung lama.

    Baca selanjutnya….
    21 April 21 2021, 21:32
    Dimas Ramadhan
    https://populicenter.org/gagasan/esai/files/pemilu-pemilu-orde-baru.php#unique-entry-id-20
  • Pemilu 1955: Tonggak Demokrasi Liberal di Indonesia
    Pemilu tahun 1955 sering kali dinilai sebagai pemilu paling demokratis yang pernah dilaksanakan dalam sejarah Indonesia. Pemilu ini dilaksanakan pada masa pemerintahan Orde Lama (istilah pemerintahan Orde Baru untuk memberikan label pada pemerintahan Sukarno). Masa pemerintahan Orde Lama tidak terlalu panjang, hanya bertahan selama 20 tahun, terhitung mulai dari tahun 1945 ketika Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan berdirinya negara Republik Indonesia hingga tahun 1965 yang ditandai dengan peristiwa berdarah pemberontakan PKI. Pelaksanaan pemilu demokratis juga berada pada tarik ulur kepentingan politik, termasuk perdebatan sengit antara dwi tunggal, Bung Karno dan Bung Hatta, terutama berkaitan dengan tata laksana politik dan pemerintahan.

    Baca selanjutnya….
    21 April 21 2021, 21:32
    Rafif Pamenang Imawan
    https://populicenter.org/gagasan/esai/files/pemilu-1955.php#unique-entry-id-19
  • Jakarta voters: leaders are key in cuing policy assessments
    How do Jakarta voters assess the policies of their government? Evaluating a public policy involves a complicated process of assessing information and gauging the cost and benefits entailed in the policy. Due to this costly process, most voters prefer to use shortcuts to assess public policy. Among the many shortcuts to use, leader cues might be the easiest one in Jakarta because in this country party positions on issues are not clear.

    Continue…..
    21 April 21 2021, 21:32
    Essai/Opini
    https://populicenter.org/gagasan/esai/files/jakarta_votes_leaders_are_key.php#unique-entry-id-16
  • Spektrum Toleransi/Intoleransi. Dari Demokrasi sampai Tribalisme Media Sosial
    Toleransi dan intoleransi, dengan demikian, dapat dipahami sebagai reaksi tubuh sosial kita terhadap sesuatu yang berbeda, tidak biasa, yang mengganggu, asing, mencemaskan bahkan mengancam. Seperti reaksi alergik pada tubuh biologis, reaksi kita terhadap hal-hal tertentu dalam kehidupan sosial juga berbeda-beda pada masing-masing orang atau kelompok. Ada orang atau kelompok orang yang sangat mudah tersinggung soal agama tapi sama sekali tidak pernah ada masalah dengan praktik-praktik politisasi agama dalam pemilihan umum; ada orang dan/atau kelompok orang yang sangat sensitif terhadap bias gender tapi tidak terlalu terganggu dengan persoalan keyakinan/agama, dan seterusnya. Memberi label "intoleran" kepada kelompok tertentu, dengan demikian, cukup problematis secara konseptual dan membingungkan secara sosial.

    Baca selanjutnya….
    21 April 21 2021, 21:32
    Hikmat Budiman
    https://populicenter.org/gagasan/esai/files/spektrum_toleransi-intoleransi.php#unique-entry-id-18
  • Menyoal Dinasti Politik di Indramayu
    Ade Ghazali


    Kejatuhan rezim Orde Baru merupakan momentum bangsa Indonesia memasuki babak baru kehidupan sosial politik yang lebih demokratis. Pasca-reformasi 1998 sudah dilaksanakan empat kali pemilu, yaitu pada 1999, 2004, 2009 dan 2014. Dalam konteks demokrasi elektoral, terdapat beberapa catatan menarik dalam pelaksanaan pemilu pasca-reformasi. Pertama, komposisi legislatif (pusat) bertambah dengan adanya unsur senator atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di mana setiap provinsi masing-masing diwakili empat orang anggota DPD. Kedua, presiden dan wakil presiden serta kepala daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dipilih secara langsung. Ketiga, pemilihan kepala daerah (pilkada) mulai dilaksanakan secara serentak sejak 2015.

    Baca selanjutnya…..
    21 April 21 2021, 21:32
    Essai/Opini
    https://populicenter.org/gagasan/esai/files/MenyoalDinastiPolitikdiIndramayu.php#unique-entry-id-11
  • “Al-Muwathinun” dan sikap Nahdlatul Ulama
    Ade Ghazali



    Sebagai salah satu organisasi yang konsisten menyuarakan moderatisme beragama, perdamaian dan kemanusiaan, Nahdatul Ulama (NU) senantiasa mendorong dan mendukung tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi kesetaraan hak dan kewajiban warga Negara, termasuk dalam hubungan antar bangsa. Pada tahun 2016, dalam forum International Summit of Moderate Islamic Leaders (ISOMIL) di Jakarta, di dalam salah satu poin deklarasinya, NU secara tegas menawarkan wawasan dan pengalaman Islam Nusantara kepada dunia sebagai paradigma Islam yang layak diteladani. Salah satu inti dari Islam Nusantara ada pada gagasan bahwa agama menyumbang kepada peradaban dengan menghargai budaya yang telah ada serta mengedepankan harmoni dan perdamaian. Selain itu NU juga menyeru siapa saja yang memiliki iktikad baik dari semua agama dan kebangsaan untuk bergabung dalam upaya membangun konsensus global untuk tidak mempolitisasi Islam, serta memarjinalkan mereka yang hendak mengeksploitasi Islam sedemikian rupa untuk menyakiti sesama.

    Baca selanjutnya……
    21 April 21 2021, 21:32
    Essai/Opini
    https://populicenter.org/gagasan/esai/files/%E2%80%9CAl-Muwathinun%E2%80%9DdansikapNahdlatulUlama.php#unique-entry-id-9
  • SBY'S Eroded Presidency
    The first quarter of 2011 shows how pathetic and unsatisfactory is the Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) presidency. He could claimed as the first democratically elected president, but his mediocrity in leadership has brought many unnecessary problems for most Indonesian. Despite his lacking of decisiveness and resoluteness, he often could not respond challenges, problems, and opportunities timely and appropriately. He tended to delay making decisions, especially relating to major issues. He preferred to discuss most issues in a lengthy and direction-less fashion through various government ‘retreat’ programs and coordination and cabinet meetings. Though he is on his second, last term of presidency, SBY remains not an effective leader to build lasting legacies. His list of records on solving repeated people’s problems, envisioning breakthroughs, or putting right people on right position is not quite impressive.

    Continue…
    21 April 21 2021, 21:32
    Nico Harjanto
    https://populicenter.org/gagasan/esai/files/sbys_eroded_presidency.php#unique-entry-id-17
  • Potret Konflik Syiah Sampang di Karang Gayam
    Sebagai bangsa yang multikuktural, Indonesia dianugerahi kemajemukan baik dari segi sosial budaya maupun agama. Kondisi ini pada satu sisi merupakan nilai plus dalam kerangka memperkaya khazanah bangsa. Namun di sisi lain dapat menjadi ancaman serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa jika kebhinekaan tersebut tidak disikapi secara bijak. Konflik Syiah di Sampang Madura bukan pertama kalinya terjadi di Indonesia. Bangsa ini telah banyak mengalami berbagai konflik sosial dan agama yang seharusnya dari peristiwa tersebut menyadarkan kepada kita semua betapa berharganya arti sebuah persatuan.

    Lanjutkan membaca…..
    21 April 21 2021, 21:32
    Essai/Opini
    https://populicenter.org/gagasan/esai/files/PotretKonflikSyiahSampangdiKarangGayam%20.php#unique-entry-id-12
  • Upaya Dominasi Orang Dayak: Politik Identitas dalam Dinamika Politik Lokal di Kalimantan Barat
    Dimas Ramadhan


    Pendahuluan

    Tulisan ini merupakan laporan perjalanan dalam survei di Kalimantan Barat (Kalbar) pada 3-8 Mei 2017. Di sela-sela kesibukan memantau 80 Tenaga Pengumpul Data (TPD) survei selama lima hari, penulis berupaya menggali isu-isu lokal yang sekiranya menarik atau luput dari pertanyaan dalam kuesioner. Beberapa pertanyaan kunci seputar dinamika sosial politik Kalbar dibuat bersama Direktur Eksekutif Populi Center Hikmat Budiman dan menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan observasi. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Dr. Ema Rahmaniah (Ketua Program Studi Magister Sosiologi Universitas Tanjung Pura Pontianak), serta obrolan ringan dengan Dr. Hermansyah (pakar hukum Universitas Tanjunpura).

    Baca selanjutnya….
    21 April 21 2021, 21:32
    Essai/Opini
    https://populicenter.org/gagasan/esai/files/UpayaDominasiOrangDayak.php#unique-entry-id-13
  • Pondok Pesantren sebagai Modal Sosial
    Nona Evita

    Pendahuluan

    Pada Juni 2018 mendatang Indonesia kembali akan menghelat Pilkada Serentak di 171 daerah, di antaranya sejumlah daerah di Jawa Timur (Jatim). Hasil survei yang dilakukan Populi Center menunjukkan bahwa Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Saifullah Yusuf dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini mendominasi peringkat pertama untuk tingkat akseptabilitas, popularitas, dan elektabilitas di kedua daerah.

    Membaca persiapan Pilkada di Jatim, ditemukan bahwa modal dasar elektoral saja tidak cukup untuk memenangkan Pilkada. Calon kandidat harus memiliki modal sosial dan mengetahui karakteristik penduduk setempat. Meminjam analisis Piere Bourdieu, modal sosial adalah salah satu aspek sumber daya politik selain modal ekonomi, modal kultural, dan modal simbolik. Modal sosial adalah jaringan hubungan untuk penentuan kedudukan sosial dan biasanya dimiliki oleh tokoh masyarakat. Masyarakat akan mudah percaya terhadap arahan tokoh yang dituakan secara sukarela atas pilihan politik tokoh tersebut. Unsur-unsur yang ada dalam modal sosial di antaranya partisipasi, kepercayaan, norma sosial dan nilai-nilai, resiprositas, dan tindakan proaktif dalam lingkaran sosial.

    Baca selanjutnya….
    21 April 21 2021, 21:32
    Essai/Opini
    https://populicenter.org/gagasan/esai/files/PondokPesantrensebagaiModalSosial.php#unique-entry-id-14

How tos



© 2021 Populi Center | HUBUNGI KAMI