Mengejar Target Vaksinasi




Masa depan harus diamankan dari ancaman COVID-19 secepat-cepatnya. Presiden Jokowi telah memberikan perhatian pada ketersediaan dan distribusi vaksin. Persoalannya, apakah target vaksinasi terhadap 181,5 juta warga dalam 15 bulan dapat dipenuhi? Apa langkah yang tepat untuk menggapai target tersebut?

Untuk menjawab rentetan pertanyaan tersebut, Forum Populi (18/03/2021) mengangkat tema “Mengejar Target Vaksinasi” pada Kamis 18 Maret 2021 melalui aplikasi zoom meeting. Hadir dalam diskusi tersebut Trubus Rahadiansyah (Pengamat Kebijakan Publik, Universitas Trisakti), Julitasari Sundoro (Sekretaris Eksekutif ITAGI) dan Hartanto Rosojati (Peneliti, Populi Center). Diskusi ini dimoderatori oleh Erwinton Simatupang (Peneliti, Populi Center)

Pada awal diskusi, Trubus mengapresiasi atas kinerja pemerintah dalam penanganan COVID-19. Meskipun demikian terhadap pelaksanaan program vaksinasi dengan target ambisius 181,5 juta warga tervaksinasi dalam 15 bulan, beliau memberikan tiga catatan penting yakni persoalan kepemimpinan, keberadaan vaksin dan minimnya pelibatan aktif masyarakat menjadi persoalan utama dalam program vaksinasi. Lebih lanjut Trubus menyoroti soal kepemimpinan yang dimaksud lebih dititikberatkan pada persoalan koordinasi yang masih berjalan kurang baik. Trubus mencontohkan kebijakan yang sering kali disikapi berbeda khususnya di daerah. “Koordinasi yang buruk mencerminkan inkonsistensi kebijakan”. Ungkapnya.

Sedikit berbeda dengan Trubus, Julitasari Sundoro (Sekretaris Eksekutif ITAGI) justru memberikan informasi bahwa koordinasi kebijakan sudah sangat baik dilakukan oleh pemerintah. Julitasari pada awal diskusi menyampaikan bahwa pelaksanaan vaksinasi bukan perkara mudah sebagaimana membalikkan telapak tangan. Menyadari kondisi ini, pemerintah menurutnya sudah cukup baik melakukan langkah-langkah penanganan pandemi khususnya program vaksinasi. Koordinasi sudah dilakukan sejak awal mulai merebaknya COVID-19. Pelibatan civil society pun sudah dilakukan secara masif oleh pemerintah. Salah satu contoh menurutnya, dalam rangka menjawab keraguan akan keamanan dan kehalalan vaksin, pemerintah berkoordinasi dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia) terkait dengan fatwa sertifikasi ke-halal-an vaksin. Meskipun diakuinya masih belum dikatakan dengan hasil maksimal, namun usaha tersebut tidak pernah berhenti sampai hari ini. Julitasari menambahkan terkait dengan informasi kadaluwarsa vaksin misalnya, Julitasari menegaskan sebenarnya masa kadaluwarsa vaksin ini adalah 2 tahun namun karena ini (vaksin) baru, maka data stability 6 bulan menjadi acuan sebagai bentuk kehati-hatian. “Untuk informasi vaksin kadaluwarsa, tidak usah khawatir karena untuk vaksin batch pertama tersebut sudah habis”.

Julitasari memberikan contoh bagaimana perlunya masyarakat mendapat informasi yang baik dan benar khususnya dalam program vaksinasi. Selain soal isu kadaluwarsa, lebih spesifik lagi Julitasari menjelaskan isu seperti penundaan penggunaan Vaksin Astrazeneca. “Perlu disampaikan bukan berarti vaksin tersebut tidak layak, namun penundaan sementara vaksin tersebut adalah dalam rangka kehati-hatian untuk menjamin rasa aman dan kepercayaan masyarakat”, tuturnya. Dalam konteks ini menurutnya informasi yang benar perlu disampaikan kepada masyarakat termasuk bagaimana penangangan pasca vaksinasi.

Hartanto Rosojati (Peneliti Populi Center) pada awal kesempatan memaparkan temuan survei Populi Center (Oktober 2020) terkait dengan penanganan pemerintah dalam penanganan COVID 19 termasuk respon dan harapan masyarakat Indonesia terhadap program vaksinasi. Sebesar 70,6 persen masyarakat yakin terhadap pemerintah dalam penanganan COVID-19. Selebihnya 19,7 persen menjawab tidak yakin. Terkait dengan vaksinasi, masih merujuk temuan survei yang sama, sebesar 60,0 persen masyarakat bersedia divaksin dan 40,0 persen menyatakan tidak bersedia. Atas temuan survei tersebut Hartanto lebih lanjut menyampaikan optimisme masyarakat dan respons positif yang cukup tinggi terhadap program vaksinasi. Kondisi ini menjadi modal penting pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19, terlebih survei tersebut dilakukan sebelum program vaksinasi dimulai. Meskipun demikian, menurutnya masih menjadi pekerjaan bersama untuk tidak hanya meyakinkan publik tetapi juga mengajak semua elemen masyarakat agar menjadi agensi dalam rangka memberikan informasi dan edukasi yang baik.

Dalam sesi penutup, Julitasari optimis program vaksinasi dapat berjalan dengan baik. Untuk itu baginya edukasi yang baik bagi masyarakat terhadap program vaksinasi perlu terus dilakukan secara masif oleh semua pihak. Dengan demikian diharapkan muncul kesadaran untuk bersama menyukseskan program vaksinasi tersebut. “Bantulah pemerintah untuk memberikan informasi dan edukasi yang baik terhadap program vaksinasi ini”, pungkasnya

Hartanto pada akhir diskusi menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara pemangku kebijakan, selain juga edukasi secara masif kepada semua elemen masyarakat. Dengan demikian menurutnya jika ini dilakukan secara bersama dan konsisten, muncul kesadaran kolektif semua masyarakat. Selain itu, melihat apatisme masyarakat yang tidak sedikit, Hartanto mendukung langkah-langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan efektivitas program vaksinasi. “Tidak masalah jika kemudian pemerintah bertindak tegas terhadap mereka yang menolak vaksinasi”, ungkapnya. Hartanto juga menekankan soal pentingnya edukasi dan transparansi data terhadap program vaksinasi tersebut.

Terhadap pertanyaan salah satu peserta diskusi tentang urgensi pendekatan militeristis dalam program vaksinasi, Trubus pun tidak mempersoalkan jika pun demi penanganan yang lebih baik, pendekatan secara militeristik sekalipun tidak masalah. “Saya kira pendekatan militeristik sah-sah saja dilakukan sepanjang itu dipandang efektif”. Tuturnya. Pada sesi penutup, Trubus mengajak semua pihak dapat berpikir secara holistik. Menurutnya pesimisme yang muncul dimasyarakat adalah hal yang lumrah. Untuk itu menurutnya justru menjadi evaluasi menyeluruh bagi pemerintah agar penanganan pandemi COVID-19 ini berjalan lebih baik. “Ini semacam kritik membangun dari masyarakat kepada pemerintah sekaligus evaluasi bagi pemerintah”, ungkapnya.