Forum Populi

Perihal Pemindahan Ibu Kota




FP


Pemerintah menegaskan bahwa pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur tetap dilaksanakan. RUU tentang Ibu kota Negara juga telah masuk ke dalam prolegnas 2021. Langkah nampak telah matang. Meski demikian, sudah sejauh mana kesiapan kepindahan ibu kota negara? Mengapa agenda ini penting?
Forum Populi membahasnya dalam diskusi dengan tajuk “Perihal Pemindahan Ibu Kota” pada Kamis (8/4/2021), dengan menghadirkan Nirwono Joga (Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti), Putri Rosalina (Peneliti Litbang Kompas), dan Erwinton Simatupang (Peneliti Populi Center) sebagai narasumber.

Read More…

Menakar RUU PDP




FP


Kemajuan ekonomi digital di Indonesia makin pesat. Kemajuan ini justru menjadi celah bagi persoalan lain seperti banyaknya pihak yang menyebarkan kabar bohong atau hoaks dengan melakukan penyalahgunaan data pribadi. Kondisi ini yang kemudian memunculkan debat publik terkait dengan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sedang dalam pembahasan di parlemen. Lantas sejauh apa RUU PDP yang dibuat oleh DPR dapat memberikan jaminan terhadap keamanan data pribadi? Apakah perlu dibentuk lembaga khusus yang bertugas sebagai pemilik otoritas perlindungan data pribadi?

Read More…

Mengejar Target Vaksinasi



FP


Masa depan harus diamankan dari ancaman COVID-19 secepat-cepatnya. Presiden Jokowi telah memberikan perhatian pada ketersediaan dan distribusi vaksin. Persoalannya, apakah target vaksinasi terhadap 181,5 juta warga dalam 15 bulan dapat dipenuhi? Apa langkah yang tepat untuk menggapai target tersebut?
Untuk menjawab rentetan pertanyaan tersebut, Forum Populi (18/03/2021) mengangkat tema “Mengejar Target Vaksinasi” pada Kamis 18 Maret 2021 melalui aplikasi zoom meeting. Hadir dalam diskusi tersebut Trubus Rahadiansyah (Pengamat Kebijakan Publik, Universitas Trisakti), Julitasari Sundoro (Sekretaris Eksekutif ITAGI) dan Hartanto Rosojati (Peneliti, Populi Center)

Read More…

Urgensi Revisi Undang-undang ITE


FP

Untuk menghadirkan rasa keadilan di dunia digital, banyak kalangan, termasuk Presiden Joko Widodo, mendesak revisi UU ITE. Yang jadi pertanyaan, apakah revisi hanya difokuskan pada pasal-pasal karet? Bagaimana pula memastikan lembaga negara bisa bertindak adil dalam menegakkan regulasi pasca-revisi?
Forum Populi membahasnya dalam diskusi dengan tajuk “Urgensi Revisi UU ITE” pada Kamis (18/02/2021), dengan menghadirkan Prof. Henri Subiakto (Staf Ahli, Kominfo RI), Wahyudi Djafar (Direktur Eksekutif, ELSAM), Irine Hiraswari Gayatri (PhD Candidate, Monash Gender, Peace, and Security), dan Ade Ghozaly (Peneliti, Populi Center) sebagai narasumber.

Read More…