Tren Evaluasi Masyarakat Terhadap Lembaga Negara

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara menjadi salah satu indikator penting dalam keberlangsungan pemerintahan. Tanpa kepercayaan dari rakyat, institusi negara tidak dapat berfungsi maksimal. Kepercayaan masyarakat ibarat jembatan yang mewakili legitimasi rakyat terhadap institusi, serta wujud keefektifan dari pemerintah yang demokratis. Pemerintah bisa berada dalam bahaya jika sebagian besar rakyat tidak mempercayai lembaga negaranya dalam jangka […]

Tren Penilaian Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Presiden Joko Widodo

Partisipasi publik dalam memberikan penilaian dan evaluasi kinerja pemerintah menjadi salah satu ciri proses demokrasi yang baik. Penilain publik dalam hal ini dimaknai dalam dua kerangka besar. Pertama, sebagai kontrol publik terhadap realisasi janji kebijakan dan kinerja pemerintah. Kedua, sebagai evaluasi bagi pemerintah terhadap capaian kinerja yang telah dilakukan. Lantas bagaimana penilaian masyarakat Indonesia terhadap […]

Persepsi tentang Praktik Demokrasi di Indonesia

Sebagai negara demokrasi terbesar keempat di dunia, perkembangan praktik demokrasi di Indonesia sering menjadi rujukan bagi para peneliti baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Populi Center, dari Februari 2018 hingga Oktober 2020, melakukan beberapa kali survei, terutama untuk melihat persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan demokrasi dan perihal demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang terbaik. Secara bersamaan, […]

Persepsi Publik tentang Pemindahan Ibu Kota

Menyandang status Daerah Khusus Ibu Kota, Jakarta menjelma menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik-pemerintahan, hingga perlambang kemajuan Indonesia. Dengan daya dukung infrastruktur yang dimilikinya, ia seolah berlari sendiri meninggalkan ‘saudara-saudaranya’ yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, menghasilkan jurang ketimpangan yang menganga, terutama dengan daerah administrasi lainnya di luar Pulau Jawa. Ini tercermin dari jejak pendapat Populi […]

Kesenjangan Pembangunan Antara Jawa dan Luar Jawa

Meskipun Bangsa Indonesia telah 75 tahun merdeka, pemerataan pembangunan dan ekonomi masih menjadi problem yang tidak kunjung selesai. Dengan kata lain, persoalan ketimpangan masih terjadi hingga saat ini. Struktur Indonesia secara spasial masih menghadapi ketimpangan ekonomi antar wilayah. Ketimpangan ini ditemukan dari mulai struktur terkecil wilayah seperti Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, antara pulau bahkan antar […]

Presiden-presiden Indonesia

Sukarno (1945 – 1967) Sehari setelah Sukarno membacakan naskah proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta Pusat, Putra Sang Fajar tersebut ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai presiden, dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dengan kalimat lain, Sukarno dan Hatta tidaklah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (Pemilu) seperti di era […]

Wakil-wakil Presiden Indonesia

Mohammad Hatta (1945 – 1956) Mohammad Hatta merupakan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Tonggak politik Mohammad Hatta adalah perannya dalam mengubah demokrasi presidensial menjadi demokrasi parlementer. Maklumat Wakil Presiden No. X menyatakan bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi kekuasaan eksekutif, yang sehari-hari dilakukan oleh KNIP. […]

Yang Harus Menunda Pilkada Pada 2022 dan 2023

Regulasi penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia cenderung berubah-ubah sesuai dengan tarik ulur kepentingan antar elite politik. Terakhir, perdebatan terkait dengan pemilihan kepala daerah tidak lebih hanya berkutat pada tahun penyelenggaraan. Beberapa pihak beranggapan bahwa pemilihan kepala daerah tetap harus dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023 sesuai dengan jatuh tempo akhir masa jabatan kepala daerah. […]

Pemilu-pemilu Pasca Orde Baru

Gelombang reformasi 1998 mencapai puncak dengan mundurnya Soeharto sebagai Presiden yang baru terpilih kembali setahun sebelumnya melalui Sidang Umum MPR RI. Selanjutnya B. J. Habibie yang saat itu sebagai Wakil Presiden menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Naiknya B.J. Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto tidak serta merta meredam […]

Pemilu-pemilu Orde Baru, 1971-1997

Ketetapan MPRS XI Tahun 1966 mengamanatkan bahwa Pemilu seharusnya dilakukan pada tahun 1968. Namun ketika Jenderal Suharto ditunjuk sebagai Penjabat Presiden Indonesia, ia tidak dengan segera menggelar Pemilu untuk mencari pemimpin definitif dengan legitimasi dari rakyatnya. Sebagian kalangan menganggap ini sebagai langkah pengkondisian Golongan Karya (Golkar) sebagai mesin politik Suharto. Terbukti kemudian Golkar menyapu bersih […]