From 1945 to early 1998 Jakarta was essentially a manifestation of Sukarno's and Suharto's vision and ideology. Sukarno made Jakarta a kind of declaration about the decolonization of a new nation-state that deserved respect in the world arena. But internally, he also wants Jakarta to become a symbol of the struggle and national unity for independence. Sukarno did not want the Indonesian nation to be out of date in the international arena but at the same time wanted it to have a unique identity of its own. Jakarta in his eyes should be a beacon for other cities in Indonesia, as well as a beacon for human civilization.

Suharto membangun Jakarta dengan visinya untuk membangun perekonomian nasional dan wawasan budaya tradisional Jawa. Yang ingin dicapainya terutama adalah pertumbuhan ekonomi. Visi terbesarnya adalah membawa Indonesia tinggal landas menjadi negara makmur. Maka Jakarta dijadikannya contoh bagi wilayah-wilayah lain tentang pembangunan yang menghasilkan kemakmuran ekonomis, paling tidak bagi segelintir elite di lingkungan kekuasaannya, yang muncul sejajar dengan ketidakbebasan atau represi politik bagi kalangan di luarnya.

Jakarta pasca-Suharto tidak lagi sepenuhnya terkungkung oleh visi dan ideologi pemimpin nasional. Dalam mengelola wilayahnya, Gubernur Jakarta kini relatif independen terhadap presiden karena ia dipilih langsung oleh rakyat. Tapi ia juga tidak lagi memiliki keleluasaan menuliskan visi yang jauh ke depan, karena posisinya akan dievaluasi setiap lima tahun oleh publik pemilih. Boleh jadi itulah salah satu penjelas mengapa Gubernur DKI Anies Baswedan terkesan lebih berorientasi memelihara dukungan politik pemilihnya daripada membangun Jakarta menjadi kota yang lebih baik. Hasilnya Jakarta mungkin saja menjadi lebih fotogenik untuk dipampang di media sosial, tapi di balik itu hampir tidak ada visi besar baik bagi bangsa maupun bagi dunia. Problem-problem ikutan yang tidak bisa diselesaikan oleh Sukarno dan Suharto juga terus menjadi beban Jakarta sampai hari ini.

Belakangan ini Jakarta juga ditandai oleh munculnya tendensi pemaksaan identitas partikular menggeser narasi identitas nasional yang dibangun Sukarno, dan Suharto–meskipun dengan cara-cara represif dan militeristik. Disuburkan oleh kompetisi pemilu nasional dan pilkada, ada kecenderungan berlangsung pembelahan masyarakat berdasarkan preferensi pilihan politik bahkan ketika pemilu dan pilkada sudah lama lewat. Padahal status Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat perekonomian nasional mengandaikan kondisi-kondisi kehidupan yang penuh toleransi, inklusif, kosmopolit, dan multikultural. Ini menambah berat beban Jakarta yang sudah lama menanggungkan ledakan jumlah penduduk, dekomposisi lingkungan hidup, banjir, macet, kebakaran rumah, kriminalitas, dan kemiskinan, dan korupsi. Buku ini memeriksa beberapa persoalan di Jakarta, mulai dari isu besar pembelahan masyarakat oleh preferensi politik, problematik populisme dan turunan kebijakan politiknya, kusut-masai masalah hunian kelas pekerja, politik ruang, pembangunan kembali kampung korban gusuran sampai implementasi pelayanan pengaduan warga secara digital di sebuah kampung.