Menggaet Suara Muslim di Indonesia

Suara pemilih muslim menjadi suara yang paling banyak diperebutkan dalam setiap momen elektoral seiring dengan besarnya pemeluk agama Islam di Indonesia. Signifikansi suara pemilih muslim ini disadari oleh kedua pasang calon yang berkontestasi. Di sisi petahana, Joko Widodo, langkah mengambil suara muslim dilakukan dengan menggaet KH. Ma’ruf Amin (Ketua Umum MUI, Rai Aam PBNU) sebagai wakil Presiden. Di sisi lain, pasangan Prabowo Sandiaga  – Sandiaga Uno didukung oleh basis pemilih muslim di kantong PKS dan PAN yang identik dengan pemilih yang berafiliasi dengan Muhammadiyah. Lantas, sebenarnya bagaimana potret sosiologis dan peta politik pemilih muslim di Indonesia? Bagaimana menggaet suara pemilih muslim ini?

Untuk membahas masalah ini, Populi Center mengadakan diskusi umum Forum Populi edisi Pemilu 2019 pada hari Kamis (22/11) dengan tema “Menggaet Suara Muslim di Indonesia”. Pada diskusi kali ini, hadir pembicara Dr. Ali Munhanif (Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) dan Ade Ghozaly (Peneliti Populi Center). Di awal diskusi, Ali Munhanif mengatakan perlu untuk mendefinsikan siapa yang sebenarnya disebut sebagai muslim voters. Memahami siapa pemilih muslim, tidak dapat dilepaskan dari sejarah awal Islam masuk sebagai kekuatan politik. Dulu, ideologi politik Islam sempat menjadi ideologi altenatif dari proses pendirian negara dengan adanya pendirian Piagam Jakarta tahun 1945.

Gerakan ini kemudian bertransformasi menjadi Partai Masyumi pada November 1945. Pada tingkat itu, Islam mengorganisir diri menjadi partai dan wadah mobilisasi massa. Ali Munhanif mengatakan “Di situ ada yang kita sebut pemilih Islam.  Di Indonesia, harus kita pahami apa yang kita sebut pemilih muslim bukan semata-mata orang yang beragama Islam.” Menurut Ali, sejak awal suara politik Islam tidak begitu kuat dalam kontestasi elektoral. Suara gabungan partai Islam pada pemilu pertama 1999 saja, hanya sebesar 33%. Pada perkembangannya, persentase tersebut menurun dan menjadi sekitar 29% – 30% di tahun 2014. Fakta mencatat bahwa terjadi pemudaran terhadap apa yang disebut sebagai muslim voters. Meski demikian, dari sudut pandang identitas, tetap harus diakui bahwa masyarakat Indonesia masih menjadikan Islam sebagai upaya atau basis pendulang suara. Pemilih Indonesia dalam kontestasi pemilu menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pengarah persepsi politik masyarakat. Dalam pandangan Ali, saat ini kekuatan Islam di luar parlemen yang mengambil tempat. Kekuatan ini berasal dari sekelompok civil society yang begitu cair membangun politik Islam dan mengambil pola atau wujud. Ada yang berwujud nasionalis dan ada pula yang mengambil spektrum paling ekstrim.

Mereka mengambil isu yang dekat dengan persoalan masyarakat sehari-hari. Pada tataran inilah, lanjut Ali, meskipun skala ekstrimis itu kecil namun geraknya cair, mereka memobilisasi Islam yang semakin lama semakin mengerecut menjadi politik Islam. Ali mengatakan “Di sini ada politik identitas. Politik parlemen yang tidak berdasarkan partai Islam, tapi berdasar pada politik di luar parlemen. Kepentingannya diakomodasi pada tingkat itu.” Di sisi lain, Ade Ghozaly menjelaskan, hubungan antara sejarah politik Islam dan Indonesia sendiri terdapat disharmoni. Tidak ada hubungan antar keduanya, keduanya dapat berjalan masing-masing, beriringan, ataupun bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, titik temu dari keduanya adalah kompromi kepentingan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih luas. Dalam perjalanannya, Islam masuk dalam politik sebagai gerakan massa. Perwujudkan dari perubahan gerakan massa menjadi politik muncul pada Pemilu 1999, ditandai dengan munculnya 48 parpol dimana 16 diantaranya adalah partai berbasis Islam. Saat ini, pada Pemilu 2014 di tingkat nasional terdapat empat partai berbasis Islam. Tiga di antaranya lolos ambang batas parlemen yakni PKB, PAN, dan PKS. Sementara itu, PBB tidak lolos.

Ade menjelaskan “Melihat fenomena ini, kalau kita bisa melihat adanya kegagalan partai politik yang tidak bisa memanfaatkan momentum.”Kegagalan partai ini, menurut Ade, berkaitan erat dengan partai-partai Islam yang seringkali hanya bermain pada isu. Tidak ada lontaran narasi atau program yang memiliki keberpihakan pada umat muslim. Terkait Pilpres 2019 sendiri, lanjut Ade, dua pasang calon presiden yang maju memiliki identitas Islam sehingga tidak ada lagi isu beda agama. Maka dari itu, representasi yang ditonjolkan dari masing-masing pasangan adalah kedekatan mereka terhadap simbol-simbol agama. “Sebaiknya bungkus adu program yang ditonjolkan. Bukan simbol,” pungkasnya.