Direktur Eksekutif Populi Center
Introduction
Salah satu angka yang paling sering dikutip dalam rilis survei politik adalah tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah. Angka ini biasanya dipakai untuk membaca legitimasi politik pemerintah, daya tahan dukungan publik, posisi elektoral petahana, atau prospek transfer dukungan kepada kandidat yang diasosiasikan dengan pemerintah. Dalam pemberitaan media, angka kepuasan ini sering disebut sebagai approval rating. Jika sebuah survei menemukan bahwa 72 persen responden puas terhadap kinerja presiden, angka itu kerap diterjemahkan sebagai “approval rating presiden sebesar 72 persen.”
Secara praktis, penyamaan ini mudah dipahami. Keduanya sama-sama menggambarkan evaluasi positif publik terhadap aktor politik. Namun secara metodologis, approval rating dan tingkat kepuasan bukanlah konsep yang identik. Approval rating lebih tepat dipahami sebagai tingkat persetujuan terhadap cara seorang aktor menjalankan tugasnya. Sementara itu, satisfaction level lebih tepat dipahami sebagai evaluasi terhadap hasil kerja, kinerja, pelayanan, atau outcome yang dirasakan oleh responden. Sayangnya, dalam banyak survei opini publik di Indonesia, apa yang sering disebut sebagai approval rating sebenarnya lebih dekat dengan kepuasan terhadap hasil kerja, bukan persetujuan terhadap cara aktor menjalankan pemerintahan.
Perbedaan ini bukan semata-mata persoalan istilah. Dalam metodologi survei, cara bertanya menentukan cara responden memahami pertanyaan, mengambil informasi dari memorinya, membentuk penilaian, lalu memilih jawaban yang tersedia. Tourangeau, Rips, and Rasinski (2000) menjelaskan bahwa respons survei merupakan proses kognitif yang melibatkan pemahaman pertanyaan, retrieval informasi, judgment, dan pemetaan jawaban ke dalam kategori respons. Dengan kata lain, jawaban responden bukan sekadar “opini murni” yang sudah tersedia secara tetap dalam kepala responden. Jawaban itu diproduksi melalui interaksi antara opini, konteks, wording pertanyaan, dan pilihan jawaban.
Karena itu, persoalan approval rating dan tingkat kepuasan adalah persoalan validitas pengukuran. Jika peneliti ingin mengukur approval, tetapi instrumen yang digunakan berbunyi “seberapa puas Bapak/Ibu terhadap kinerja pemerintah?”, maka ada ketidaksesuaian antara konsep dan indikator. Sebaliknya, jika peneliti ingin mengukur kepuasan terhadap hasil kerja pemerintah, tetapi melaporkannya sebagai approval terhadap cara presiden memimpin, maka interpretasi substantifnya menjadi terlalu luas.
Dalam tradisi survei opini publik Amerika Serikat, terutama Gallup, presidential job approval memiliki formulasi klasik: “Do you approve or disapprove of the way [president’s name] is handling his job as president?” (Gallup 2021; American Presidency Project n.d.). Pertanyaan ini secara eksplisit menanyakan apakah publik menyetujui atau tidak menyetujui cara presiden menjalankan tugasnya, bukan apakah publik puas terhadap hasil kebijakan tertentu. American Presidency Project juga mencatat formulasi pertanyaan presidential job approval dengan wording yang sama dan mengompilasi data dari Gallup Poll (American Presidency Project n.d.).
Dengan demikian, lembaga survei perlu membedakan secara eksplisit antara approval, satisfaction, trust, favorability, dan vote intention. Jika tidak, hasil survei dapat menimbulkan salah tafsir: angka kepuasan dibaca sebagai legitimasi politik, angka approval dibaca sebagai elektabilitas, atau angka trust dibaca sebagai kepuasan kinerja. Tulisan ini membahas perbedaan metodologis antara approval rating dan tingkat kepuasan, konsekuensi jika keduanya dicampuradukkan, serta rekomendasi praktis bagi peneliti dan lembaga survei dalam merancang, menganalisis, dan melaporkan indikator evaluasi pemerintah.
Approval Rating sebagai Persetujuan terhadap Cara Aktor Menjalankan Tugas
Secara konseptual, approval rating adalah ukuran proporsi publik yang menyetujui cara seorang pejabat publik, pemerintah, atau institusi menjalankan tugasnya. Dalam konteks politik elektoral, approval rating paling sering digunakan untuk menilai presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota, parlemen, partai politik, atau lembaga negara.
Pertanyaan klasik approval rating biasanya berbunyi:
“Apakah Bapak/Ibu menyetujui atau tidak menyetujui cara Presiden menjalankan tugasnya sebagai Presiden?”
Pilihan jawabannya dapat dibuat sederhana:
- Menyetujui
- Tidak menyetujui
- Tidak tahu/tidak jawab
Atau dibuat bertingkat:
- Sangat menyetujui
- Cukup menyetujui
- Kurang menyetujui
- Tidak menyetujui sama sekali
- Tidak tahu/tidak jawab
Yang penting adalah kata kunci menyetujui/tidak menyetujui. Dalam bahasa Inggris, wording ini sepadan dengan approve/disapprove. Fokus pertanyaannya bukan semata-mata hasil kebijakan, tetapi cara seorang aktor menggunakan jabatan dan menjalankan pekerjaannya. Gallup menggunakan pendekatan ini dalam pengukuran presidential job approval selama beberapa dekade, dengan pertanyaan yang berpusat pada apakah publik approve atau disapprove terhadap cara presiden menjalankan pekerjaannya (Gallup 2021).
Secara sederhana, approval rating dapat dihitung dengan formula:
Jika pilihan jawaban dibuat bertingkat, maka kategori positif dapat digabung:
Misalnya, dari 1.200 responden, 300 menjawab “sangat menyetujui”, 540 menjawab “cukup menyetujui”, 220 menjawab “kurang menyetujui”, 100 menjawab “tidak menyetujui sama sekali”, dan 40 menjawab “tidak tahu/tidak jawab.” Jika kategori “tidak tahu/tidak jawab” dikeluarkan dari denominator, maka:
Namun jika kategori “tidak tahu/tidak jawab” tetap dimasukkan dalam denominator, maka:
Perbedaan ini menunjukkan bahwa angka approval tidak hanya ditentukan oleh jawaban responden, tetapi juga oleh keputusan metodologis peneliti: apakah denominator menggunakan seluruh responden atau hanya responden valid. Karena itu, lembaga survei harus menjelaskan secara eksplisit bagaimana angka approval dihitung.
Secara substantif, approval rating mengandung beberapa dimensi. Ia dapat mencakup penilaian atas kompetensi, gaya kepemimpinan, kemampuan mengambil keputusan, cara mengelola krisis, komunikasi publik, dan kesesuaian tindakan pejabat dengan ekspektasi publik. Approval juga dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, krisis keamanan, partisan identity, persepsi integritas, dan performa kebijakan tertentu. Namun, secara konseptual, approval tetap berpusat pada pertanyaan: apakah publik menyetujui cara aktor menjalankan tugasnya?
Tingkat Kepuasan sebagai Evaluasi terhadap Hasil dan Pengalaman
Berbeda dengan approval rating, satisfaction level or satisfaction rating mengukur seberapa puas publik terhadap hasil kerja, kinerja, pelayanan, atau kondisi yang dirasakan. Pertanyaannya biasanya berbunyi:
“Seberapa puas atau tidak puas Bapak/Ibu terhadap kerja pemerintah sejauh ini?”
Atau lebih spesifik:
“Seberapa puas atau tidak puas Bapak/Ibu terhadap kerja pemerintah dalam menjaga harga kebutuhan pokok?”
Pilihan jawabannya biasanya:
- Sangat puas
- Cukup puas
- Kurang puas
- Tidak puas sama sekali
- Tidak tahu/tidak jawab
Formula sederhananya adalah:
Jika dari 1.200 responden, 180 menjawab “sangat puas”, 500 menjawab “cukup puas”, 350 menjawab “kurang puas”, 130 menjawab “tidak puas sama sekali”, dan 40 menjawab “tidak tahu/tidak jawab”, maka:
Angka ini mengukur proporsi responden valid yang menyatakan puas terhadap objek evaluasi tertentu. Jika objeknya adalah “kerja pemerintah secara umum”, maka angka tersebut adalah tingkat kepuasan umum terhadap kerja pemerintah. Jika objeknya adalah “penanganan ekonomi”, maka angka tersebut adalah kepuasan terhadap penanganan ekonomi. Jika objeknya adalah “pelayanan kesehatan”, maka angka tersebut adalah kepuasan terhadap pelayanan kesehatan.
Secara psikologis, kata “puas” lebih dekat dengan evaluasi atas pengalaman dan hasil yang dirasakan. Responden dapat memikirkan apakah harga kebutuhan pokok stabil, apakah pelayanan publik membaik, apakah bantuan sosial diterima, apakah jalan diperbaiki, apakah lapangan kerja tersedia, atau apakah kondisi ekonomi rumah tangga membaik. Dengan demikian, tingkat kepuasan lebih dekat dengan logika retrospective performance evaluation.
Masalah muncul ketika pertanyaan kepuasan umum dilaporkan sebagai approval rating. Misalnya, sebuah survei bertanya:
“Secara umum, apakah sejauh ini Bapak/Ibu sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kerja Presiden?”
Lalu hasilnya dilaporkan sebagai approval rating. Secara substantif, pertanyaan ini memang menangkap evaluasi positif terhadap presiden. Namun secara metodologis, wording tersebut lebih dekat dengan kepuasan terhadap kerja presiden, bukan approval klasik. Ia tidak secara eksplisit menanyakan apakah responden menyetujui atau tidak menyetujui cara presiden menjalankan tugasnya.
Mengapa Perbedaan Ini Penting secara Metodologis?
Perbedaan antara approval dan satisfaction penting karena survei tidak hanya mengumpulkan angka, tetapi juga mengukur konstruk. Pew Research Center menekankan bahwa bagian paling penting dalam proses survei adalah penyusunan pertanyaan yang secara akurat mengukur opini, pengalaman, dan perilaku publik. Sampling yang baik akan menjadi kurang berguna jika data yang dikumpulkan dibangun di atas pertanyaan yang ambigu atau bias (Pew Research Center n.d.).
Dalam bahasa metodologi, persoalan ini menyangkut validitas pengukuran. Validitas pengukuran bertanya apakah instrumen benar-benar mengukur konsep yang ingin diukur. Jika konsep yang ingin diukur adalah approval, maka pertanyaannya harus menangkap persetujuan terhadap cara aktor menjalankan tugas. Jika konsep yang ingin diukur adalah kepuasan, maka pertanyaannya harus menangkap kepuasan terhadap hasil kerja, pelayanan, atau pengalaman.
Ada tiga bentuk kesalahan umum.
Pertama, concept-indicator mismatch. Ini terjadi ketika konsep dan indikator tidak sejalan. Misalnya, peneliti menyatakan ingin mengukur approval, tetapi menggunakan pertanyaan kepuasan. Dalam hal ini, indikator yang terukur tidak sepenuhnya sesuai dengan konstruk teoretis yang diklaim.
Kedua, ambiguous object problem. Ini terjadi ketika objek pertanyaan terlalu umum. Misalnya:
“Apakah Bapak/Ibu puas terhadap pemerintah?”
Pertanyaan ini dapat ditafsirkan secara berbeda oleh responden. Ada yang memahami “pemerintah” sebagai presiden. Ada yang memahami sebagai kabinet. Ada yang memahami sebagai pemerintah pusat. Ada yang memasukkan pemerintah daerah. Ada yang memikirkan ekonomi, ada yang memikirkan hukum, dan ada yang memikirkan bantuan sosial. Akibatnya, jawaban responden tidak sepenuhnya comparable. Ini secara metodologis juga mengakibatkan jawaban menjadi tidak reliable.
Ketiga, double-barrel question. Ini terjadi ketika satu pertanyaan menanyakan dua hal sekaligus. Misalnya:
“Apakah Bapak/Ibu puas terhadap cara Presiden bekerja dan hasil pembangunan selama ini?”
Pertanyaan ini mencampur dua objek: cara bekerja dan hasil pembangunan. Responden yang puas terhadap hasil tetapi tidak puas terhadap cara akan kesulitan menjawab. Responden yang menyukai cara presiden bekerja tetapi tidak puas terhadap hasil juga akan menghadapi masalah serupa.
Masalah ini mengancam validitas dan reliabilitas. Validitas terganggu karena alat ukur tidak mengukur konsep yang seharusnya. Reliabilitas terganggu karena responden yang berbeda dapat menafsirkan pertanyaan yang sama secara berbeda. Dalam survei politik, konsekuensinya serius karena angka yang dihasilkan sering dipakai untuk menyusun narasi politik, merancang strategi kampanye, atau menilai legitimasi pemerintah.
Measurement Error dalam Pengukuran Approval dan Kepuasan
Secara statistik, pencampuran approval dan satisfaction dapat dipahami sebagai masalah measurement error. Misalkan konsep yang ingin diukur adalah approval sejati, yaitu (), tetapi indikator yang digunakan dalam survei lebih banyak menangkap kepuasan terhadap hasil, yaitu (). Jawaban yang teramati dalam survei, (), dapat ditulis sebagai:
Di sini:
() = indikator yang teramati dalam survei
() = approval sejati terhadap cara aktor menjalankan tugas
() = error pengukuran
Namun dalam kasus approval dan satisfaction, error sering bukan sekadar acak. Lebih tepatnya, jawaban responden dapat merupakan campuran dari dua konstruk:
Di sini:
() = approval terhadap cara aktor menjalankan tugas
() = kepuasan terhadap hasil atau kinerja
) = bobot relatif approval dalam jawaban responden
() = bobot relatif satisfaction dalam jawaban responden
() = error lain yang tidak terobservasi
Jika mendekati 1, maka pertanyaan lebih banyak menangkap approval. Jika mendekati 0, maka pertanyaan lebih banyak menangkap satisfaction. Masalahnya, dalam pertanyaan yang ambigu, nilai dapat berbeda antarresponden. Sebagian responden menjawab berdasarkan cara presiden memimpin. Sebagian lain menjawab berdasarkan harga kebutuhan pokok. Sebagian lain menjawab berdasarkan bantuan sosial, identitas politik, atau kesan personal terhadap presiden.
Masalah ini semakin serius jika variabel tersebut digunakan sebagai prediktor dalam model perilaku memilih. Misalnya, peneliti ingin mengetahui apakah approval terhadap presiden memengaruhi dukungan terhadap kandidat yang diasosiasikan dengan pemerintah:
Namun karena () tidak diukur secara langsung, peneliti menggunakan (), yaitu indikator survei yang ambigu:
Jika error pengukuran bersifat klasik dan acak, maka estimasi cenderung mengalami attenuation bias, yaitu bias menuju nol:
Formula ini menunjukkan bahwa semakin besar varians error pengukuran , semakin kecil estimasi pengaruh approval terhadap vote choice. Dalam bahasa praktis, instrumen yang buruk dapat membuat hubungan yang sebenarnya kuat terlihat lemah.
Namun dalam survei politik, error sering tidak acak. Partisanship, identitas politik, eksposur media, atau preferensi terhadap pemimpin dapat memengaruhi cara responden menafsirkan pertanyaan. Responden pro-pemerintah mungkin menyatakan puas bukan karena pengalaman objektif, tetapi karena loyalitas politik. Responden oposisi mungkin menyatakan tidak puas bukan karena semua hasil kebijakan buruk, tetapi karena sikap politik terhadap pemerintah. Jika error tidak acak, arah bias tidak selalu menuju nol. Estimasi dapat menjadi terlalu besar, terlalu kecil, atau bahkan salah arah.
Konsekuensi Substantif dalam Survei Politik dan Pemilu
Pencampuradukan approval rating dan tingkat kepuasan memiliki beberapa konsekuensi substantif.
Pertama, salah membaca legitimasi politik. Jika kepuasan terhadap hasil kerja disebut approval, analis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah memiliki legitimasi politik yang sangat tinggi. Padahal yang diukur mungkin hanya kepuasan terhadap program tertentu, kondisi ekonomi jangka pendek, atau manfaat yang dirasakan langsung oleh sebagian responden. Sebaliknya, ketidakpuasan terhadap satu sektor tidak selalu berarti publik tidak menyetujui cara presiden memimpin.
Kedua, salah membaca prospek elektoral. Approval, satisfaction, dan elektabilitas adalah tiga hal yang berbeda. Approval tinggi tidak otomatis berarti kandidat pemerintah akan menang. Kepuasan terhadap pemerintah tidak otomatis berubah menjadi suara. Favorability terhadap presiden tidak otomatis ditransfer kepada partai pendukung pemerintah. Hubungan tersebut perlu diuji secara empiris.
Model sederhana untuk menguji hubungan antara evaluasi pemerintah dan pilihan politik dapat ditulis sebagai:
Di sini:
() = pilihan terhadap kandidat tertentu
() = persetujuan terhadap cara aktor menjalankan tugas
() = kepuasan terhadap hasil/kinerja
() = kepercayaan terhadap aktor atau institusi
() = identifikasi partai
() = citra kandidat
() = variabel kontrol demografis dan politik
Model ini menunjukkan bahwa pilihan elektoral tidak boleh disimpulkan dari satu indikator kepuasan saja. Jika approval dan satisfaction dimasukkan sebagai variabel terpisah, peneliti dapat mengetahui apakah dukungan elektoral lebih banyak dipengaruhi oleh persetujuan terhadap cara memimpin, kepuasan terhadap hasil, kepercayaan terhadap aktor, atau identifikasi partisan.
Ketiga, salah mendesain strategi komunikasi politik. Pemerintah dapat merasa terlalu aman ketika angka kepuasan publik tinggi. Padahal, angka kepuasan yang tinggi belum tentu berarti publik menyetujui cara pemerintah bekerja. Bisa saja publik puas terhadap hasil atau kondisi tertentu—misalnya stabilitas harga, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, atau membaiknya pelayanan publik—tetapi pada saat yang sama kecewa terhadap proses, metode, atau cara pemerintah menghasilkan outcome tersebut.
Dalam demokrasi, legitimasi seorang pejabat publik tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan menghasilkan output yang baik, tetapi juga oleh apakah output tersebut dicapai melalui cara yang etis, akuntabel, transparan, dan sesuai aturan. Karena itu, mengatribusikan legitimasi politik semata-mata pada kepuasan terhadap hasil dapat menyesatkan. Tidak semua warga bersedia menerima cara-cara yang tidak legitimate hanya karena hasil akhirnya dianggap baik. Sebagian publik mungkin tetap menolak kebijakan yang berhasil secara output apabila prosesnya dipandang manipulatif, tidak adil, menyalahgunakan kewenangan, mengabaikan prosedur, atau mengorbankan prinsip demokratis.
Kesalahan membaca kepuasan sebagai approval dapat menyebabkan blunder komunikasi politik. Pemerintah mungkin terus menonjolkan capaian hasil, sementara sumber kritik publik sebenarnya terletak pada cara kekuasaan dijalankan. Akibatnya, strategi komunikasi menjadi tidak tepat sasaran: menjawab kritik prosedural dengan klaim keberhasilan substantif. Dalam situasi seperti ini, pesan politik “hasilnya baik” tidak cukup meyakinkan apabila publik mempertanyakan apakah hasil tersebut dicapai melalui cara yang dapat dibenarkan.
Keempat, distorsi pemberitaan media. Media cenderung membutuhkan angka tunggal yang mudah dikomunikasikan. Akibatnya, angka kepuasan, approval, trust, dan elektabilitas sering dipadatkan menjadi istilah umum seperti “dukungan publik.” Padahal setiap angka menjawab pertanyaan yang berbeda. Mencampuradukkan berbagai konsep yang hakikatnya berbeda ini akan membuat pesan media menjadi kabur dan menjadi sumber informasi yang keliru.
Rekomendasi Desain Instrumen
Agar pengukuran lebih presisi, lembaga atau peneliti survei perlu membedakan instrumen untuk approval, satisfaction, trust, favorability, dan vote intention.
1. Mengukur Approval Rating
Untuk approval, gunakan pertanyaan yang secara eksplisit menanyakan persetujuan terhadap cara aktor menjalankan tugas:
“Apakah Bapak/Ibu menyetujui atau tidak menyetujui cara Presiden menjalankan tugasnya sebagai Presiden?”
Indikator positif dihitung sebagai:
2. Mengukur Kepuasan Umum
Untuk kepuasan umum, gunakan wording kepuasan:
“Seberapa puas atau tidak puas Bapak/Ibu terhadap kerja pemerintah sejauh ini?”
Indikator positif dihitung sebagai:
3. Mengukur Kepuasan Sektoral
Untuk kepuasan sektoral, gunakan bidang kebijakan yang spesifik:
“Seberapa puas atau tidak puas aBapak/Ibu terhadap kerja pemerintah dalam menjaga harga kebutuhan pokok?”
“Seberapa puas ata tidak puas Bapak/Ibu terhadap kerja pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja?”
“Seberapa puas atau tidak puas Bapak/Ibu terhadap kerja pemerintah dalam memberantas korupsi?”
“Seberapa puas atau tidak puas Bapak/Ibu terhadap kerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan?”
Pertanyaan sektoral memungkinkan peneliti membedakan sumber kepuasan dan ketidakpuasan. Publik mungkin puas terhadap infrastruktur, tetapi tidak puas terhadap harga pangan. Publik mungkin puas terhadap bantuan sosial, tetapi tidak puas terhadap pemberantasan korupsi.
4. Mengukur Trust
Trust harus diukur dengan wording yang berbeda:
“Seberapa percaya atau tidak percaya Bapak/Ibu bahwa Presiden mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik?”
Trust mengandung dimensi prospektif: apakah publik percaya aktor memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen untuk menjalankan pemerintahan ke depan.
5. Mengukur Favorability
Favorability mengukur kesan personal:
“Apakah kesan Bapak/Ibu terhadap Presiden sangat positif, cukup positif, kurang positif, atau negatif?”
Favorability berbeda dari approval. Seseorang dapat menyukai figur tertentu tetapi tidak puas terhadap kinerjanya. Sebaliknya, seseorang dapat tidak menyukai gaya personal seorang pemimpin tetapi tetap menganggap cara kerjanya efektif.
6. Mengukur Vote Intention
Vote intention harus diukur secara langsung:
“Jika pemilihan presiden dilakukan hari ini, siapa yang akan Bapak/Ibu pilih?”
Elektabilitas tidak boleh disimpulkan langsung dari approval atau kepuasan. Ia harus diukur sebagai konstruk terpisah.
Rekomendasi Pelaporan untuk Lembaga Survei
Selain memperbaiki desain instrumen, lembaga survei juga perlu memperbaiki cara pelaporan.
Pertama, judul indikator harus sesuai dengan wording pertanyaan. Jika pertanyaannya berbunyi “puas atau tidak puas terhadap kinerja Presiden,” maka judul yang tepat adalah “tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden,” bukan “approval rating Presiden.” Jika istilah approval rating tetap digunakan, laporan harus menjelaskan bahwa approval dioperasionalkan sebagai kepuasan terhadap kinerja, bukan approval klasik.
Kedua, laporkan wording pertanyaan secara lengkap. Pembaca harus tahu persis apa yang ditanyakan kepada responden. Pew Research Center menekankan bahwa pertanyaan yang ambigu atau bias dapat merusak kualitas informasi yang dikumpulkan, bahkan jika desain sampling sudah baik (Pew Research Center n.d.).
Ketiga, jelaskan pilihan jawaban dan denominator. Apakah kategori “tidak tahu/tidak jawab” dimasukkan atau dikeluarkan dari denominator? Apakah angka positif berasal dari gabungan “sangat puas” dan “cukup puas”? Apakah “cukup puas” diperlakukan sama dengan “sangat puas”? Semua keputusan ini harus dilaporkan.
Keempat, pisahkan angka positif, negatif, dan tidak tahu. Jangan hanya melaporkan angka puas atau approve. Publik juga perlu mengetahui proporsi responden yang tidak puas, tidak setuju, atau belum memiliki sikap.
Kelima, hindari klaim kausal berlebihan. Jika survei bersifat cross-sectional, laporan sebaiknya menggunakan istilah “berhubungan dengan”, “berasosiasi dengan”, atau “cenderung”, bukan “menyebabkan.” Misalnya:
“Responden yang puas terhadap pemerintah cenderung lebih banyak mendukung kandidat A.”
Lebih tepat daripada:
“Kepuasan terhadap pemerintah menyebabkan dukungan kepada kandidat A.”
Keenam, gunakan analisis multivariat jika ingin menghubungkan evaluasi pemerintah dengan pilihan politik. Approval, satisfaction, trust, partisan identity, citra kandidat, dan demografi harus dimodelkan secara terpisah. Dengan demikian, lembaga survei dapat mengetahui apakah dukungan elektoral lebih banyak dijelaskan oleh kepuasan terhadap hasil, persetujuan terhadap cara memimpin, kepercayaan terhadap aktor, atau faktor partisan.
Closing
Dalam survei politik Indonesia, istilah approval rating, tingkat kepuasan, trust, favorability, dan elektabilitas sering digunakan secara longgar. Kebiasaan ini perlu diperbaiki. Bukan karena istilah asing harus dipertahankan secara kaku, tetapi karena setiap istilah merujuk pada konstruk yang berbeda dan membawa konsekuensi metodologis yang berbeda.
Approval rating sebaiknya dipahami sebagai tingkat persetujuan terhadap cara aktor menjalankan tugas. Tingkat kepuasan sebaiknya dipahami sebagai evaluasi terhadap hasil kerja, kinerja, pelayanan, atau pengalaman yang dirasakan. Trust mengukur kepercayaan. Favorability mengukur kesan personal. Vote intention mengukur pilihan elektoral. Kelima konsep ini dapat saling berhubungan, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai hal yang sama.
Prinsip metodologisnya sederhana: ukur apa yang ingin diukur, beri nama sesuai dengan yang diukur, dan laporkan secara transparan bagaimana pengukuran dilakukan. Dengan prinsip ini, lembaga survei tidak hanya menghasilkan angka yang menarik untuk media, tetapi juga informasi publik yang lebih akurat, dapat diuji, dan berguna bagi kualitas demokrasi elektoral.
Reference
American Association for Public Opinion Research. n.d.a. “Best Practices for Survey Research.” Accessed May 26, 2026.
American Association for Public Opinion Research. n.d.b. “Disclosure Standards.” Accessed May 26, 2026.
American Presidency Project. n.d. “Presidential Job Approval.” University of California, Santa Barbara. Accessed May 26, 2026.
Gallup. 2021. “Measuring Presidential Job Approval for 75 Years.” Gallup News, July 23.
Pew Research Center. n.d. “Writing Survey Questions.” Accessed May 26, 2026.
Tourangeau, Roger, Lance J. Rips, and Kenneth Rasinski. 2000. The Psychology of Survey Response. Cambridge: Cambridge University Press.
Wooldridge, Jeffrey M. 2020. Introductory Econometrics: A Modern Approach. 7th ed. Boston: Cengage Learning.
English 
Indonesian