Kebebasan berpendapat yang terbelah dan tantangan pers hari ini
Hari Pers Nasional menjadi sebuah pengingat kita untuk melihat kembali, apakah negara memberi ruang yang cukup bagi warganya untuk berpendapat? Indikator untuk mengukur hal tersebut bisa dinilai dengan berbagai macam cara, antara lain dari sisi regulasi atau relasi antara pemerintah dan media. Namun ada satu sisi lain yang jarang disorot, yaitu bagaimana publik sendiri menilai […]
Syarat Berat Pilkada yang Demokratis Lewat DPRD
Gagasan lama mekanisme pemilihan kepala daerah ini kerap muncul sebagai respons atas persoalan Pilkada langsung, seperti tingginya biaya politik, praktik transaksional, dan konflik lokal. Namun, memandang isu ini semata dari sisi efisiensi dan stabilitas berisiko mengabaikan persoalan yang lebih fundamental, yakni kualitas demokrasi lokal dan legitimasi kekuasaan daerah. Oleh karena itu, wacana Pilkada melalui DPRD […]
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran dan Dinamika Politik
Populi Center melakukan Survei Nasional pada 12–20 Oktober 2025 untuk melihat bagaimana masyarakat menilai perkembangan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah satu tahun menjabat. Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka di 120 kelurahan dan desa yang tersebar di 38 provinsi. Sejumlah 1.200 responden dipilih secara acak bertingkat, dengan margin […]
Reformasi Kelembagaan DPD RI: Dari Representasi Daerah Menuju Keseimbangan Kekuasaan Legislatif
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) merupakan lembaga perwakilan di Indonesia yang lahir dari kebutuhan reformasi 1998 untuk memperkuat representasi daerah dalam parlemen. Secara konstitusional, dasar pembentukan DPD tercantum dalam Pasal 22C dan 22D UUD 1945 hasil amandemen ketiga pada 9 November 2001. Namun secara kelembagaan, DPD baru mulai bekerja pada 1 Oktober 2004 […]
Komponen Cadangan: Mekanisme Konversi Populasi Menjadi Kekuatan Nasional
Beberapa waktu lalu, muncul wacana terkait keinginan pemerintah untuk membentuk Komponen Cadangan (Komcad). Meskipun bukan hal baru, diskursus mengenai Komcad kerap disertai dengan berbagai kekhawatiran dari masyarakat. Aktivis hak asasi manusia Usman Hamid (Anugerah, 2021) misalnya, mengkhawatirkan potensi Komcad yang dapat menimbulkan konflik horizontal. Selain itu, sebagian masyarakat mempertanyakan adanya ancaman pidana bagi warga yang […]
Melindungi ruang tangkap agar nelayan tak makin terhimpit
Di balik kerentanan yang tampak, ada daya lenting yang membuat mereka tetap bisa melanjutkan hidup dari laut Sore menjelang malam hari, suasana di Jalan Muara Karang Raya, Jakarta Utara, begitu ramai. Mobil-mobil terparkir di depan aneka restoran atau pun mini market. Kawasan kuliner ini dipenuhi hiruk-pikuk pengunjung yang baru saja datang selepas jam kerja. Lalu […]
Affan’s tragedy reveals that millions of young Indonesians remain expendable
The late Affan Kurniawan, 21, an ojol (online motorcycle transportation) driver, embodied the precarious tightrope many Gen-Z face. Unable to afford vocational schooling, he became the family’s main breadwinner, navigating gig work, unpredictable income, long hours and little in the way of a safety net. His life ended when he was run over by a […]
Antara Partisipasi dan Kualitas Pemilih: Implikasi Pemisahan Pemilu Nasional–Daerah
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 menjadi momentum penting dalam mengkoreksi ulang bentuk demokrasi elektoral di Indonesia. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) berikutnya, antara pemilu nasional (Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, dan Anggota DPD RI) harus diberi jeda dua sampai dua setengah tahun dengan pemilu daerah (Gubernur dan Wakil […]
Partai Politik dan Dilema 135
Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 135/PUU-XXI/2023 menetapkan pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan lokal. Pemilu nasional—Pilpres, DPR, dan DPD—akan digelar pada 2029. Sementara pemilu lokal—Gubernur, Bupati/Wali Kota, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota—dilaksanakan paling lambat 2,5 tahun setelahnya. MK menilai model serentak lima kotak seperti 2019 dan 2024 terlalu kompleks: membebani penyelenggara, menghambat kaderisasi partai, menyebabkan kejenuhan […]
Ketimpangan Gender Pekerja Laki-Laki dan Perempuan dalam Perspektif Feminis Marxis
Keadilan gender merupakan kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia secara adil agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Beberapa instrumen nasional dan internasional untuk keadilan gender sudah disusun untuk memenuhi hak asasi perempuan dan kesetaraan gender, […]
English 
Indonesian