Tag: pemerintahan

Kebebasan berpendapat yang terbelah dan tantangan pers hari ini

Hari Pers Nasional menjadi sebuah pengingat kita untuk melihat kembali, apakah negara memberi ruang yang cukup bagi warganya untuk berpendapat? Indikator untuk mengukur hal tersebut bisa dinilai dengan berbagai macam cara, antara lain dari sisi regulasi atau relasi antara pemerintah dan media. Namun ada satu sisi lain yang jarang disorot, yaitu bagaimana publik sendiri menilai […]

Warisan Masa Mengambang dan Masa Depan Pilkada Langsung

Setiap kali penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) diperdebatkan, kita hampir selalu mengulang diskursus yang sama: pilkada langsung atau pilkada tidak langsung. Seolah-olah masa depan demokrasi lokal ditentukan semata oleh mekanisme pemilihan. Padahal, tantangan yang lebih mendasar justru terletak pada bagaimana memperkuat hubungan antara partai politik dan rakyat. Di sinilah pentingnya melihat pilkada dalam konteks yang […]

Power Conflict

Sociologically, law has two faces at once. These two faces are always side by side, cannot be erased as sociological realities. First, the face of law that is not bound by space and time, is objective, namely a structure that controls every actor, is impartial, and realizes the public interest. Second, the face of law that is bound by space and time, is subjective, namely a structure that becomes […]

One Year Evaluation of the Administration of Anies Baswedan and Sandiaga Uno in Jakarta

Jakarta selalu menjadi pusat perhatian di Indonesia baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan kebijakan publik. Perannya sangat vital sebagai bahan bakar keberlangsungan bangsa ini. Banyak pula aktor-aktor yang menjadikan Jakarta sebagai target atas kepentingan mereka. Tarik ulur kepentingan yang terjadi di Jakarta sering kali menimbulkan adanya berbagai anomali. Sisi lain, aspek keberlanjutan juga patut […]

Questioning Dynasty Politics in Indramayu

Kejatuhan rezim Orde Baru merupakan momentum bangsa Indonesia memasuki babak baru kehidupan sosial politik yang lebih demokratis. Pasca-reformasi 1998 sudah dilaksanakan empat kali pemilu, yaitu pada 1999, 2004, 2009 dan 2014. Dalam konteks demokrasi elektoral, terdapat beberapa catatan menarik dalam pelaksanaan pemilu pasca-reformasi. Pertama, komposisi legislatif (pusat) bertambah dengan adanya unsur senator atau Dewan Perwakilan […]