Populi Center, lembaga penelitian kebijakan dan opini publik yang bersifat non-profit, menyelenggarakan Survei Nasional mulai tanggal 9 hingga 17 Oktober 2022 dengan sampel responden tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia. Tujuan dari survei ini adalah
untuk mengetahui penilaian masyarakat terhadap tiga tahun kinerja Joko Widodo – KH. Ma’ruf Amin, serta dinamika politik menjelang Pemilu tahun 2024.
Metode pengambilan data dalam survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka (face to face interview) dengan 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan Margin of Error (MoE) ± 2,83 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Proses wawancara tatap muka dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei Populi Center. Survei dilakukan dengan menggunakan pendanaan internal.
Evaluasi Tiga Tahun
Data menunjukkan, tren kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo di tahun 2022 mengalami kenaikan. Dari 62,4 persen pada bulan Maret, kemudian 63,6 persen pada bulan Juli, kini pada bulan Oktober angkanya menjadi 65,9 persen. Ketika publik ditanya kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin selama tiga tahun terakhir, sebesar 69,4 persen masyarakat menjawab baik/positif dengan memberikan nilai dari 6 sampai 10. Adapun sebesar 27 persen menilai buruk/negatif dengan memberikan nilai dari 1 sampai 5, dan sisanya angka masuk kategori tidak tahu/tidak jawab.
Lima Prioritas Kerja Presiden 2019-2024 mendapatkan penilaian yang cukup baik darimasyarakat. Pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi program yang mendapatkan penilaian positif/puas paling tinggi, yakni sebesar 71 persen, disusul peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan 60,3 persen, penyederhanaan birokrasi dengan 57,6 persen, penyederhanaan regulasi/peraturan dengan 56,7 persen, dan peningkatan kualitas daya saing ekonomi dengan 55,6 persen.
Sejumlah aspek terkait tata kelola pemerintahan dan kehidupan berbangsa selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo juga kami tanyakan pada survei kali ini. Penanganan COVID-19 menjadi aspek yang mendapat nilai baik/positif paling tinggi dengan 69,8 persen.
Beberapa aspek lainnya juga mendapatkan penilaian yang cukup baik, mulai dari mewujudkan birokrasi yang melayani (66,4 persen), stabilitas keamanan (65,8 persen), pemerataan pembangunan (65,2 persen), penanganan intoleransi (62,3 persen), mewujudkan rasa keadilan
(54,8 persen), stabilitas politik (54,4 persen), dan penciptaan lapangan kerja (48,5 persen).
Selama delapan tahun kepemimpinan Joko Widodo sebagai Presiden, terdapat sejumlah hal yang dianggap paling dirasakan manfaatnya, antara lain pemberian bantuan sosial (41,7 persen), disusul pembangunan jalan tol (24,3 persen), tersedianya dana desa (10,8 persen), sertifikasi tanah (5,1 persen), dan pembangunan bendungan (1,4 persen). Adapun masyarakat yang menjawab hasil kerja lainnya sebesar 6,9 persen, dan masyarakat yang menolak menjawab sebesar 9,8 persen.
Meskipun pemberian bantuan sosial mendapatkan apresiasi cukup baik, namun publik juga menyorot ketepatan pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial (30,2 persen) sebagai masalah yang dianggap paling perlu mendapatkan penanganan dari pemerintah pusat. Selain ketepatan penyaluran bansos, masalah lainnya ialah kemudahan mendapatkan modal UMKM (20,3 persen), kemudahan mendapatkan layanan kesehatan (16,5 persen), pelayanan administrasi kependudukan (6,8 persen), kecepatan mengatasi berita bohong (5,7 persen),
jaminan warga/keamanan (5,3 persen), dan kemudahan perizinan usaha (3,3 persen). Adapun sebesar 7 persen menjawab masalah-masalah lainnya, dan sebesar 4,9 persen tidak menjawab.
Kemudian kami juga mengevaluasi kepercayaan masyarakat terhadap sejumlah lembaga. Hasilnya, TNI menjadi lembaga dengan tingkat kepercayaan (nilai 6 sampai 10) tertinggi dengan 81,7 persen, disusul Presiden (76,6 persen), KPK (66,2 persen), KPU (64,2 persen), Bawaslu (63 persen), MA (62,3 persen), BPK (60,2 persen). Untuk Polri, tingkat kepercayaan berada di angka 58,5 persen.
Terkait dengan kinerja Polri, kami meminta masyarakat untuk menilai kepuasan kinerja lembaga kepolisian selama berada di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Sebesar 53,8 persen masyarakat menjawab puas/positif. Sementara yang menjawab tidak puas/negatif jumlahnya sebesar 32 persen, dan sisanya tidak menjawab.
Di tengah menguatnya pandangan regresi demokrasi di Indonesia, kami menanyakan bagaimana penilaian publik terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sebesar 70,6 persen masyarakat menjawab pelaksanaan demokrasi Indonesia berjalan baik (sangat baik 4,5 persen, baik 66,1). Sementara itu yang menilai buruk jumlahnya sebesar 21,6 persen (buruk 18,5 persen, sangat buruk 3,1 persen), dan sisa angka masuk kategori tidak tahu/tidak jawab. Hasil ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih berjalan dengan baik.
Di bidang ekonomi, pemerintahan Joko Widodo perlu memperhatikan persepsi publik mengenai ketimpangan ekonomi antara golongan kaya dan miskin di Indonesia. Data menunjukkan sebesar 69,6 persen masyarakat menilai terdapat ketimpangan (sangat timpang 25,2 persen, timpang 44,4 persen). Sementara yang menjawab tidak ada ketimpangan sebesar 22 persen (tidak ada ketimpangan 19,8 persen, sangat tidak ketimpangan 2,2 persen). Saat ditanyakan persepsi masyarakat terkait apa yang menjadi penyebab ketimpangan, sebesar 28,4 persen menilai bahwa akses sumber daya ekonomi yang tidak merata menjadi sumber ketimpangan, diikuti lapangan pekerjaan yang sedikit (18,1 persen), kebijakan pemerintah yang menguntungkan orang kaya (14,5 persen), kehilangan lapangan pekerjaan (14 persen), tingkat pendidikan yang rendah (6,8 persen), sulitnya mendapatkan modal UMKM (6,3 persen), dan tidak memiliki keterampilan (5,4 persen).
Dinamika Politik
Selain mengevaluasi kinerja tiga tahun Pemerintahan Joko Widodo – KH. Ma’ruf Amin, kami juga mencoba melihat dinamika politik menjelang pemilihan umum tahun 2024. Data menunjukkan sebesar 73,8 persen masyarakat mengetahui pelaksanaan Pemilu Serentak di tahun 2024, sementara yang menjawab tidak mengetahui sebesar 26,3 persen. Sejalan dengan itu, antusiasme publik menyambut perhelatan pemilu juga cukup besar. Hal ini terlihat dari tingginya keinginan masyarakat yang menyatakan akan menggunakan hak pilihnya yang mencapai 97 persen. Hanya 0,8 persen yang menyatakan tidak akan menggunakan hak pilih, sedangkan sebesar 2,1 persen menjawab belum dapat memutuskan, dan sebesar 0,1 persen menolak menjawab.
Menjelang pergantian kepemimpinan presiden tahun 2024, telah muncul sejumlah nama yang disebut-sebut potensial menjadi calon presiden. Beberapa di antaranya ialah mereka yang sedang atau pernah menduduki jabatan publik, dan karenanya penting untuk melihat bagaimana evaluasi masyarakat terhadap kinerja beberapa tokoh tersebut berdasarkan posisinya masing-masing. Dari enam tokoh yang dievaluasi kinerjanya secara terpisah, Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan menjadi tokoh dengan penilaian baik/positif paling tinggi
dengan 76,1 persen. Disusul setelahnya oleh Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta (70,9 persen), Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah (69,1 persen), Andika Perkasa sebagai Panglima TNI Jenderal (57,1 persen), Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator
Perekonomian (44,3 persen), dan kemudian Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI (43,3 persen).
Dari 6 (enam) tokoh yang disebut-sebut akan maju dalam Pilpres, Ganjar Pranowo menjadi tokoh yang paling banyak diharapkan untuk menjadi Presiden pada tahun 2024, dengan 27,5 persen. Kemudian, sebesar 26,3 persen masyarakat mengharapkan Anies Baswedan, disusul setelahnya Prabowo Subianto (23,5 persen), Jenderal Andika Perkasa (5,3 persen), Puan Maharani (2,8 persen), dan Airlangga Hartarto (1,3 persen). Adapun yang belum memutuskan jumlahnya sebesar 11,8 persen, dan yang menolak menjawab pertanyaan ini sebesar 1,5 persen.
Terkait tingkat elektabilitas 3 (tiga) calon presiden, Ganjar Pranowo unggul dengan 29,7 persen, disusul Anies Baswedan (29,2 persen), dan Prabowo Subianto (27,6 persen). Sementara itu, sebesar 12,3 persen masyarakat belum memutuskan calon yang akan dipilih, dan sebesar
1,2 persen menolak menjawab.
Untuk tingkat elektabilitas calon wakil presiden (pertanyaan semi terbuka), Ridwan Kamil mendapat dukungan paling tinggi dengan 17,1 persen, kemudian disusul oleh Sandiaga Salahuddin Uno (15,8 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (12,3 persen), Jenderal Andika Perkasa (8,3 persen), Erick Thohir (7,8 persen), dan Khofifah Indar Parawansa (7,3 persen). Sementara itu tokoh-tokoh lainnya mendapat persentase di bawah 5 persen. Adapun sebesar 19,3 persen masyarakat menolak menjawab pertanyaan ini.
Terkait dinamika politik menjelang Pemilihan Presiden 2024, salah satu yang sedang hangat ialah dukungan Partai Nasdem yang merupakan bagian dari koalisi pemerintah kepada Anies Baswedan. Ketika masyarakat ditanya mengenai pengusungan ini, sebesar 20,2 persen
masyarakat menilai hal tersebut merupakan tindakan yang tidak etis. Kemudian, saat ditanya sanksi politik apa yang tepat bagi partai tersebut, sebesar 31,4 persen menjawab memindahtugaskan menteri dari Nasdem ke kementerian/badan lain, disusul seluruh menteri dari Nasdem dicopot (17,4 persen), dan satu-dua menteri dari Nasdem dicopot (14 persen). Sebesar 3,3 persen menjawab opsi lainnya, dan sebesar 33,9 persen menolak menjawab.
Dengan perhelatan pemilu legislatif yang menyisakan waktu kurang dari 2 tahun, hasil survei kali ini menunjukkan terdapat penurunan elektabilitas PDIP. Di sisi yang lain, Nasdem yang baru saja mengumumkan dukungannya kepada Anies Baswedan, mengalami sedikit peningkatan elektabilitas. Secara keseluruhan, paling tidak terdapat 7 partai politik yang mendapat persentase elektabilitas di atas 4 persen apabila pemilihan dilakukan hari ini. Partai-partai tersebut yakni PDIP (15,7 persen), Gerindra (12,6 persen), Golkar (10,3 persen), PKB (7,8
persen), Nasdem (7,3 persen), PKS (6,4 persen), dan Partai Demokrat (6,3 persen). Adapun partai lainnya mendapatkan angka di bawah 4 persen.
Secara umum, tiga tahun kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin masih mendapatkan penilaian positif dari masyarakat. Meskipun demikian, terdapat sejumlah tantangan di sisa masa pemerintahan Joko Widodo. Di antaranya ialah tantangan resesi ekonomi yang kini mulai dirasakan dampaknya. Oleh karena itu soliditas pemerintahan dan politik menjadi kunci penting untuk menghadapi guncangan di tahun-tahun mendatang.
Contact Person:
Rafif Pamenang Imawan / Peneliti Populi Center
(0813-2572-7778)
Indonesian 
English