Populi Center, lembaga penelitian kebijakan dan opini publik yang bersifat non-profit, menyelenggarakan survei di Provinsi DKI Jakarta mulai tanggal 9 hingga 16 Oktober 2022 dengan sampel responden tersebar secara proporsional di 60 kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang dinamika pembangunan, kinerja pemerintah provinsi, serta dinamika politik di Provinsi DKI Jakarta.
Metode pengambilan data dalam survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka (face to face interview) terhadap 600 responden yang dipilih menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error (MoE) ± 4,00 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Proses wawancara tatap muka dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei Populi Center. Survei dilakukan dengan menggunakan pendanaan internal.
Terdapat beberapa temuan menarik dari survei kali ini. Pertama, saat ditanyakan 27 program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, terdapat 15 program yang mendapatkan penilaian positif/baik/puas, yakni program dengan kepuasan di atas 60 persen. Kelima belas program tersebut antara lain Taman Maju Bersama (RPTRA) dengan 84,2 persen, Penerangan Jalan (81,9 persen), Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus (80,3 persen), Pengelolaan Sampah (77 persen), Pemeliharaan Jalan (76,2 persen), JakLingko (75 persen), Program Air Bersih (73,8 persen), Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus (73,5 persen), Pembangunan dan Pengoperasian LRT (73,4 persen), Pembangunan Jakarta International Stadium/JIS (71,6 persen), Revitalisasi Taman Ismail Marzuki/TIM (68,5 persen), Penataan Kampung Kota (68 persen), Revitalisasi Bangunan/Sekolah Rendah Emisi (65,5 persen), Program Pariwisata (61,7 persen), dan Pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) di Sunter (61 persen).
Adapun terdapat 12 program yang mendapatkan penilaian negatif/buruk/tidak puas, yakni program dengan kepuasan di bawah 60 persen. Kedua belas program tersebut antara lain Penanganan Banjir (58,7 persen), Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (57,7 persen), Penambahan 8 lokasi pembangunan Rusun (57,1 persen), Pembangunan Taman Benyamin Sueb (55,8 persen), Naturalisasi Sungai (55 persen), Penataan PKL Tanah Abang (55 persen), Peningkatan Fasilitas Kepelabuhan (53,9 persen), Sumur Resapan (53,2 persen), JakPreneur/OK-OCE (45,5 persen), Reklamasi Pantai Utara Jakarta (42,7 persen), Pelaksanaan Formula E (42,7 persen), dan Rumah DP 0 (33,3 persen).
Mengingat banyaknya penilaian positif/baik/puas pada program yang telah ada, hal ini berdampak pada tingginya tingkat kepuasan terhadap kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Hasil menunjukkan, rerata kepuasan sedikit meningkat dibandingkan survei sebelumnya. Pada survei kali ini, rerata kepuasan berada pada angka 7,66 (skala 1-10) dengan akumulasi skor 6-10 (positif/puas) sebesar 83,5 persen serta akumulasi skor 1-5 (negatif/tidak puas) sebesar 15,8 persen.
Kedua, terdapat sebesar 34,4 persen masyarakat yang tidak meyakini bahwa penyelenggaraan Formula E dapat menggerakkan perekonomian masyarakat DKI Jakarta, sedangkan sebesar 52,4 persen meyakini bahwa perhelatan tersebut memberikan efek ekonomi kepada masyarakat secara luas. Adapun sebesar 11,8 persen masyarakat mengatakan tidak mengetahui isu tersebut, dan sebesar 1,4 persen sisanya menolak untuk menjawab.
Ketiga, berkaitan dengan isu korupsi Formula E, masyarakat Jakarta relatif terbelah, sebesar 22,8 persen masyarakat menilai terdapat unsur korupsi dalam kasus Formula E, sedangkan sebesar 28,7 persen menilai tidak ada korupsi. Adapun sebesar 44,2 persen tidak mengetahui isu tersebut, dan sebesar 4,3 persen menolak menjawab.
Masyarakat umumnya juga tidak percaya jika Anies Baswedan terlibat korupsi Formula E. Ketika masyarakat ditanya apakah percaya atau tidak percaya bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlibat kasus korupsi Formula E, hanya terdapat 14,3 persen masyarakat yang percaya bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlibat dalam kasus korupsi Formula E. Mayoritas masyarakat (48,7 persen) menilai tidak percaya bahwa Anies Baswedan terlibat kasus korupsi Formula E. Sebesar 33,7 persen masyarakat tidak mengetahui isu tersebut, dan sebesar 3,3 persen responden yang menolak menjawab.
Keempat, terkait masalah ketimpangan ekonomi di DKI Jakarta, mayoritas responden (74,7 persen) menilai masih terdapat ketimpangan ekonomi antara golongan kaya dan miskin di DKI Jakarta (sangat timpang 30,2 persen, timpang 44,5 persen), sementara itu sebesar 20,5 persen menilai tidak ada ketimpangan (tidak ada ketimpangan 17,3 persen, sangat tidak ada ketimpangan 3,2 persen).
Kelima, berkaitan dengan masalah ekonomi, mayoritas masyarakat menjawab pengendalian harga bahan pokok (40 persen) sebagai masalah yang paling perlu ditangani oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, disusul penyediaan lapangan pekerjaan (21,7 persen), pengentasan kemiskinan (17,2 persen), penanganan ketimpangan ekonomi (10,3 persen), serta pemberdayaan dan pendampingan UMKM (7,2 persen).
Keenam, berkaitan dengan masa depan kepemimpinan DKI Jakarta, dari 24 tokoh yang ditanyakan secara terpisah (pertanyaan tertutup), nama Ridwan Kamil mendapat dukungan paling tinggi untuk maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 dengan 69,7 persen. Diikuti Sandiaga Salahuddin Uno (67,7 persen), Anies Baswedan (66,2 persen), dan Agus Harimurti Yudhoyono (55 persen). Adapun nama-nama lain mendapatkan dukungan di bawah 50 persen.
Ketujuh, apabila pemilihan legislatif diadakan hari ini, terdapat 8 partai yang mendapat persentase elektabilitas 4 (empat) persen atau lebih, yakni PDIP dengan 18,3 persen, disusul PKS (14,7 persen), Gerindra (12,8 persen), Demokrat (8,7 persen), Golkar (6,7 persen), Nasdem (5,2 persen), PKB (5 persen), dan PPP (4,7 persen). Partai-partai lainnya mendapatkan persentase di bawah 3 persen. Adapun sebesar 16,4 persen responden menjawab tidak tahu/tidak jawab.
Secara umum, dalam lima tahun pemerintahan Anies Baswedan, tingkat kepuasan terhadap kepemimpinan Anies Baswedan relatif tinggi, hal ini terlihat dari kepuasan masyarakat pada 15 dari 27 program yang disebutkan. Meskipun demikian masih terdapat sejumlah permasalahan krusial seperti penanganan banjir.
Survei kali ini memperlihatkan masih terdapat sejumlah pekerjaan besar yang harus diselesaikan oleh Heru Budi Hartono selaku Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, mulai dari pengendalian harga bahan pokok, penyediaan lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, penanganan ketimpangan ekonomi, serta pemberdayaan dan pendampingan UMKM. Selain itu, terdapat pula persoalan-persoalan yang mendapatkan kepuasanrendahdipemerintahansebelumnya,seperti ProgramDP0rupiah,ReklamasiPantaiUtaraJakarta, Pelaksanaan Formula E, JakPreneur/OK- OCE, dan Program Sumur Resapan, yang perlu mendapat perhatian khusus oleh Pj. Gubernur DKI Jakarta.
Mengenai masa depan kepemimpinan DKI Jakarta selanjutnya, terdapat sejumlah tokoh yang mendapatkan dukungan yang besar apabila maju sebagai Gubernur DKI Jakarta, yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan Wakil Gubernur DKI yang kini menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
Contact Person:
Dimas Ramadhan / Peneliti Populi Center (0857-2127-7487)
Indonesian 
English